Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance | f. Kejati Kepri

Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance | f. Kejati Kepri

Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berstatus uang negara dan wajib berada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Segala bentuk penyertaan modal pemerintah dalam BUMN atau BUMD masih tergolong kekayaan negara. Karenanya, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Irene.

Lebih lanjut, Irene Putrie mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara maupun korporasi yang abai terhadap sistem pengawasan internal dapat memunculkan risiko hukum, termasuk potensi tindak pidana korupsi.

Ia menyoroti konsep Fraud Triangle, di mana korupsi terjadi karena adanya keinginan (motivation), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Menurutnya, tiga faktor ini kerap muncul akibat lemahnya sistem kontrol dan rendahnya integritas individu.

“Korupsi bukan semata karena kebutuhan, tetapi karena adanya niat dan peluang. Maka, pengawasan internal dan pembentukan budaya antikorupsi sangat penting diterapkan di setiap instansi,” tegasnya.

Wakajati Kepri juga menegaskan bahwa kerugian yang timbul akibat pengelolaan modal negara oleh BUMN maupun BUMD tetap dikategorikan sebagai kerugian negara.

Saham negara pada badan hukum merupakan bagian dari kekayaan negara, sehingga setiap tindakan direksi yang melanggar prinsip kehati-hatian dapat berimplikasi hukum.

Baca Juga:  Debit Air Alami Penyusutan Hingga 90%, Direktur PDAM Tirta Lingga Ucap Permintaan Maaf

“Setiap direksi yang mengambil keputusan tanpa dasar kehati-hatian dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi,” jelas Irene sambil merujuk pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berharap agar seluruh pengelola keuangan negara di berbagai instansi memahami risiko hukum, aspek akuntabilitas, serta kewajiban pertanggungjawaban dalam setiap pengambilan keputusan.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Wakajati Kepri Irene Putrie.

Penulis : Vatawari

Sumber Berita : Kejaksaan Tinggi Kepri

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB