Pemerintah Kab. Lingga Gelar Intervensi Serentak untuk Percepatan Penurunan Stunting, Bupati Nizar: Setiap Bulan Harus Dilaksanakan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 5 Juni 2024 - 16:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ihand.id – Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melaksanakan intervensi serentak seluruh Indonesia dalam upaya percepatan penurunan stunting yang dipusatkan di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, pada Rabu (5/6/2024).

Dalam kegiatan ini, masyarakat diminta untuk membawa bayi balita serta mengajak ibu-ibu hamil dan calon pengantin ke posyandu sepanjang bulan Juni 2024.

Baca Juga:  Bupati Lingga Tinjau Pembangunan Jalan Menuju Tugu Khatulistiwa di Tanjung Teludas
Baca Juga:  BGP Kepri Sosialisasikan Model Kompetensi Guru kepada Guru Penggerak

Ketua TP PKK Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar, turut hadir dalam acara ini dan menyapa seluruh kader di 13 kecamatan di Kabupaten Lingga.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Lingga, M. Nizar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, meskipun dengan jadwal yang berbeda. Kabupaten Lingga mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan ini pada tanggal 5 Juni 2024.

“Intervensi ini mengajak semua kalangan masyarakat untuk bergerak bersama dalam penanganan stunting. Dari RPJMD tahun 2023, target pencapaian kita adalah 8,5 persen, dan alhamdulillah, berdasarkan data yang kita miliki, kita telah mencapai 7,5 persen,” ujar Nizar.

Nizar menambahkan, berdasarkan data nasional SKI dan SSGI, angka stunting masih tinggi, mencapai 20,8 persen. Namun, dalam intervensi serentak ini, beberapa provinsi menolak karena adanya perbedaan data antara yang mereka miliki dan data nasional.

“Maka dari itu, intervensi ini harus dilakukan tidak hanya pada tanggal 5 Juni 2024 saja, tetapi setiap bulannya harus ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Nizar juga menekankan pentingnya kunjungan dalam upaya penurunan stunting. Kunjungan ini bukan hanya dilakukan di posyandu, tetapi juga mencakup survei di lapangan.

“Jika data yang ada diseragamkan dan persepsi yang sama diterapkan dalam setiap kunjungan dan survei, insya Allah kita akan mencapai hasil yang tinggi dalam penurunan stunting,” pungkasnya.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya bersama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lingga dan sekitarnya.(ca)

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi Solidaritas Mendukung Tempo Melawan Gugatan Rp 200 Miliar oleh Mentan Amran Sulaiman
E. Aura Naqiyya Qalesya Harumkan Nama Lingga, Raih Terbaik II di Ajang FTBI Provinsi Kepri 2025
Gemuruh Semangat HKN ke-61 di Lingga: 14 Puskesmas Gelar Baksos Serentak, Ratusan Warga Tumpah Ruah di Sungai Buluh
Dinkes Lingga Catat 21 Kasus Kanker Sepanjang 2025, 1 Pasien Meninggal Dunia
Kejati Kepri Terima Kunjungan Sesjampidum Kejagung RI: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum
Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance
PAUD di Lingga Timur Terima Bantuan APE dari Pemkab Lingga, Dorong Anak Belajar Sambil Bermain
Feby Sarianty Novrizal Tinjau Posyandu Semangka di Bukit Langkap, Dorong Layanan Rutin dan Pencegahan Stunting di Lingga Timur
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 November 2025 - 13:17 WIB

Aksi Solidaritas Mendukung Tempo Melawan Gugatan Rp 200 Miliar oleh Mentan Amran Sulaiman

Minggu, 2 November 2025 - 12:51 WIB

E. Aura Naqiyya Qalesya Harumkan Nama Lingga, Raih Terbaik II di Ajang FTBI Provinsi Kepri 2025

Sabtu, 1 November 2025 - 21:34 WIB

Gemuruh Semangat HKN ke-61 di Lingga: 14 Puskesmas Gelar Baksos Serentak, Ratusan Warga Tumpah Ruah di Sungai Buluh

Jumat, 31 Oktober 2025 - 13:55 WIB

Dinkes Lingga Catat 21 Kasus Kanker Sepanjang 2025, 1 Pasien Meninggal Dunia

Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:21 WIB

Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance

Berita Terbaru