Pinjaman Rp400 Miliar Memanas, JPKP Sindir DPRD Kepri Bungkam Soal Audiensi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 29 April 2026 - 12:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan | f. Redaksi

Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan | f. Redaksi

JPKP Kepri kembali melayangkan surat audiensi ketiga, menyoroti minimnya respons DPRD terhadap penolakan pinjaman daerah yang dinilai berisiko bagi keuangan dan ekonomi masyarakat.

Ihand.id | • Kepri – Polemik pinjaman daerah senilai Rp400 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memanas. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri menyoroti sikap DPRD Kepri yang dinilai bungkam terhadap permintaan audiensi terkait kebijakan tersebut.

Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat audiensi untuk ketiga kalinya. Surat sebelumnya dikirim pada awal dan pertengahan April 2026, namun hingga kini belum mendapat respons dari DPRD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seharusnya DPRD memberikan jawaban, menerima atau menolak audiensi dengan alasan yang jelas. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Menurut JPKP, sikap diam DPRD justru menimbulkan kesan minimnya transparansi terhadap aspirasi publik, terutama dalam kebijakan yang berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

Baca Juga:  Keutamaan Puasa Ramadhan Hari ke-27: Malam yang Diyakini sebagai Lailatul Qadar, Ini Amalan Istimewanya

JPKP secara tegas menyatakan penolakan terhadap pinjaman Rp400 miliar yang direncanakan bersumber dari Bank BJB. Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko terhadap stabilitas fiskal daerah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum merata.

Meski sebagian pinjaman sebesar Rp250 miliar disebut telah masuk dalam postur APBD 2026, JPKP menegaskan keputusan itu masih bisa dikaji ulang melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Ini bukan harga mati. Masih ada ruang evaluasi jika kondisi ekonomi masyarakat menuntut penyesuaian kebijakan,” tegas Fachrizan.

Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi di wilayah Kepri, di mana sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat di Batam, sementara enam kabupaten/kota lainnya masih sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah.

JPKP mengingatkan potensi risiko jika dana pinjaman digunakan untuk proyek besar yang justru dikerjakan kontraktor luar daerah. Hal ini dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi lokal.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Ini Pesan Penting untuk KAI

“Kalau uangnya tidak beredar di masyarakat Kepri, maka tujuan pembangunan tidak tercapai. Daya beli sedang lemah, tapi pemerintah malah fokus proyek besar,” kritiknya.

Selain itu, kekhawatiran juga muncul terhadap kondisi APBD Kepri tahun 2027 yang berpotensi tertekan akibat kewajiban pembayaran utang dan tingginya belanja rutin pegawai.

JPKP turut menyoroti serapan APBD yang dinilai belum berdampak langsung bagi masyarakat. Hingga triwulan kedua, anggaran masih didominasi belanja pegawai, sementara persoalan tunda bayar belum terselesaikan.

Melalui surat audiensi terbaru, JPKP berharap DPRD Kepri segera membuka ruang dialog publik dan tidak lagi mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal pinjaman, tapi arah pembangunan dan keberpihakan anggaran. Jangan sampai masyarakat yang menanggung dampaknya,” tutup Fachrizan.

Penulis : Ivantri Gustianda

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB