Dilain hal, Kabupaten Lingga juga dijadikan daerah percontohan dalam penerapan BPJS Perlindungan Nelayan yang ditayangkan langaung oleh Direktur BPJS Ketenagakerjaan pada rakor tersebut.
Menurut Arpiandi, tahun 2022 pemerintah daerah telah menganggarkan bagi 3.000 nelayan. Menyusul penambahan kuota BPJS Ketenagakerjaan dengan pendanaan yang direncanakan sharing bersama pihak provinsi.
“Harapan Gubernur, dari hasil evaluasi harus ditindaklanjuti oleh Bupati dan OPD terkait,” terang dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, perlindungan kepada Tenaga Harian Lepas menurut Kepala BPKAD ini, sudah dianggarkan pada anggaran rutin. Menyusul penambahan kuota yang lain misalnya petani, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah disurati ke BKPSDM Lingga untuk pemutahiran data, agar semua pekerja di Kabupaten Lingga terlindungi dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan dengan BPJS Ketengakerjaan, Cabang Tanjungpinang di Swiss – Belhotel Harbour Bay, Batam, tanggal 07 Juni lalu, yang membahas tentang Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Tahun 2020, Kabupaten Lingga telah melindungi 5.900 nelayan. Selama rentang masa perlindungan dari November 2020 sampai April 2021, terdapat 21 kasus kematian dan 2 kasus kecelakaan kerja. BPJS, Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp 1.034.000.000,-.
“Untuk anggaran nelayan diluar itu, biar tak besar tapi manfaat luar biasa. Selama rentang 2020-2021 kita telah mengeluarkan Rp 1 miliar lebih untuk jaminan nelayan. Gubenur juga berharap semua pemerintah daerah mengikuti,” kata dia. (Red)
Halaman : 1 2
