Ihand.id – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil, Bawaslu Kabupaten Lingga telah meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih.
Langkah ini diambil sejalan dengan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 serta Instruksi Bawaslu RI tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peluncuran Posko Kawal Hak Pilih ini bertujuan untuk memastikan potensi kerawanan dalam penyusunan daftar pemilih dapat diidentifikasi dan diatasi dengan baik,” ucap Fidya, kamis (27/06/2024).
Beberapa potensi kerawanan yang diantisipasi meliputi tindakan pantarlih yang tidak mendatangi pemilih secara langsung, penggunaan teknologi informasi tanpa konfirmasi langsung, pelimpahan tugas kepada pihak lain, serta ketidakpatuhan terhadap jadwal dan prosedur yang ditetapkan.
Selain itu, pantarlih yang tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat atau sebaliknya mencoret pemilih yang memenuhi syarat juga menjadi fokus pengawasan.
Bawaslu Kabupaten Lingga juga menekankan pentingnya kesiapan dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih. Langkah-langkah konkret yang dilakukan meliputi pengawasan langsung, pembukaan posko kawal hak pilih, serta pelaksanaan patroli pengawasan.
Dalam kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Lingga akan fokus pada tindak lanjut saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran akan status hak pilih mereka, dan mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan atau disalahgunakan hak pilihnya.
Kelompok pemilih rentan ini mencakup pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal namun masih tercatat dalam daftar pemilih, serta pemilih di wilayah perbatasan dan wilayah rawan konflik atau bencana.
Dengan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Lingga berharap dapat meminimalisir pelanggaran dan sengketa pemilu, serta memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.(ca)
