Ihand.id – LINGGA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Sui Hiok, secara terbuka mengakui adanya kelemahan di tubuh DPRD saat ini.
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan saat ia mengomentari pemberitaan terkait PLN Dabo yang mendatangkan tiga mesin baru di grup WhatsApp IJTI Lingga & Friend. Menurut Sui Hiok, langkah tersebut merupakan alasan klasik yang tak pernah terselesaikan. Ia juga menyampaikan @ya benar, saya akui ini kelemahan DPRD juga,susah mau ngomong banyak lihat DPRD sekarang.
Komentar Sui Hiok langsung memicu berbagai tanggapan dari anggota grup. Mereka mempertanyakan peran dan fungsi DPRD Lingga saat ini. Pernyataan tersebut juga dinilai menyentil dirinya sendiri yang juga merupakan anggota DPRD Lingga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu anggota grup, mengomentari @Iya pak, “Makanye bapak sebagai wakil rakyat dapat lah juga berbuat sesuatu.” Pernyataan tersebut mengindikasikan harapan masyarakat agar DPRD lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan.
Sementara itu, komentar lainnya @Siape lagi lah yang bise menyampaikan aspirasi kami selain wakil rakyat, yang menekankan pentingnya peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ada juga tanggapan lainnya @”kalau wakil rakyat tak mampu… ketue rakyat lah turon tangan.” Komentar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPRD yang dianggap tidak maksimal.
Kritik lainnya yaitu @Jadi fungsi pengawasan dari wakil rakyat apa pak?, yang mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Sementara itu ada komentar penekanan lainnya @Kalau ini betol pengakuan buat lah berite keadaan wakil rakyat sekarang jadi kite harus banyak urut dade jangan terlalu banyak rharap buat sesak dade aje, komentar ini menyarankan agar kondisi sebenarnya dari para wakil rakyat diberitakan secara terbuka.
Tanggapan dari para anggota grup tersebut menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja DPRD Lingga yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai peran dan fungsi DPRD Lingga yang seharusnya aktif dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran mencakup pembahasan dan penetapan APBD, serta fungsi pengawasan melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran dan fungsi DPRD Lingga masih jauh dari harapan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa DPRD belum menjalankan fungsinya secara optimal. Ini menjadi tantangan besar bagi para anggota DPRD, termasuk Sui Hiok, untuk memperbaiki kinerja dan membangun kembali kepercayaan publik.
Sebagai wakil rakyat, DPRD diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. DPRD harus mampu menyuarakan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Kelemahan dalam fungsi pengawasan, misalnya, dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pengakuan Sui Hiok tentang kelemahan DPRD seharusnya menjadi titik balik bagi seluruh anggota dewan untuk introspeksi dan berbenah. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat perlu direspon dengan tindakan nyata. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD akan semakin tergerus, dan hal ini tentunya akan berdampak negatif pada proses demokrasi di tingkat lokal.
Kedepannya, DPRD Lingga diharapkan dapat lebih proaktif dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Komitmen untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik harus menjadi prioritas utama. Hanya dengan demikian, DPRD dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat yang diwakilinya.(ca)
