Polres Lingga Gandeng Insan Pers Ikuti Dialog Publik Kemerdekaan Pers Dan Perlindungan Jurnalis
Ihand.id – Kepolisian Resor Lingga bersama sejumlah Insan pers mengikuti kegiatan dialog publik yang di gelar oleh Divisi Humas Polri secara daring bertempat di Gedung Rupatama Polres Lingga, Rabu(31/5/2023).
Dialog publik dengan tema” Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis” ini di ikuti seluruh jajaran Polda dan Polres Se-Indonesia dengan di bukan langsung oleh Kepala Brio PID Divisihumas Polri Brigjen Pol Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono.
Terdapat sejumlah narasumber yang menghadiri kegiatan tersebut, diantaranya Ketua Dewan Pers Yang Diwakilkan Oleh Bapak Totok Suryanto Selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dan Luar Negeri Dewan Pers, Dr. Devie Rahmawati Selaku Praktisi Komunikasi/ Akademisi Vokasi Univ. Indonesia, Dirtipidum Bareskrim Polri Yang Diwakilkan Oleh Kombes Pol. Basuki Effendhy Selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Dan Kepala Divisi Hukum Polri Yang Diwakilkan Oleh Kombes Pol. Adi Ferdian Saputra Selaku Kabagluhkum Divkum Polri, Serta Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dan Wartawan Unit Mabes Polri.
Kepala Brio PID Divisihumas Polri Brigjen Pol Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono dalam sambutannya mengatakan peran wartawan sangatlah penting dalam pembangunan salah satunya sebagai fungsi control.
“Insan Pers adalah mitra strategis Pemerintah dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Melalui Insan Pers, Pemerintah bisa menyampaikan berbagai informasi secara lebih optimal kepada masyarakat, seperti program-program pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan,” jelasnya.
Mohamad Hendra Suhartiyono juga menambahkan Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.
