Ihand.id – Ribut-ribut mengenai dana kampanye partai politik usai pemilu 14 februari 2024 kemarin masih terus bergulir, sebenarnya hal demikian bukanlah kabar yang mengejutkan, hal seperti itu kerap kali muncul di setiap musim Pemilihan Umum (Pemilu).
Menyoroti persoalan tersebut, Irham selaku mantan Komisoner Divisi Hukum di KPU Kabupaten Lingga priode 2013 – 2018, Ia mengatakan, agar tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat, Ia sedikit memberikan pandangan hukum sebagai seorang mantan penyelenggara.
Dikatakannya, sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan setiap partai politik (parpol) untuk melaporkan dana kampanye, salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan LADK pada 7 Januari 2023 atau 14 hari sebelum rapat umum, dalam PKPU No.18 tahun 2023 tersebut, KPU memberikan kesempatan perbaikan laporan dana kampanye selama 5 hari.
Tambahnya, KPU sendiri telah mengeluarkan siaran pers mengenai penyampaian LADK oleh Partai Politik, yang memperlihatkan status dan waktu penyampaian LADK tiap-tiap partai.
Lanjutnya, dalam siaran pers pada halaman website resmi KPU dapat diakses dan dilihat pada status partai politik tersebut apakah “Sesuai dan Lengkap atau Belum Sesuai dan Belum Lengkap.”
“Pada dasarnya semua partai yang berkompetisi di Pileg kamarin sudah Sesuai dan Lengkap, jika pun belum sesuai dan lengkap, menurut Undang-undangkan ada kesempatan perbaikan yang diberikan oleh KPU selama 5 hari, finishnya setelah masa perbaikan yang telah dijadwalkan KPU, artinya kan status tiap partai politik sudah sesuai dan lengkap lah,” Ujar Irham saat ditemui dikediamannya pada Sabtu, 14 April 2024.
Lebih lanjut, Basis pengaturan LADK berada pada Pasal 334, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan LADK diatur implementasinya melalui PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye.
Diketahui, LADK dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, caleg, dan pihak lain ketiga.
Lanjutnya, Jika ada yang melaporkan dan menyanggah yakni salah satu partai politik yang disebut-sebut melaporkan dana kampanye “Fiktif”, pelaporan tersebut tidak berlaku, sebab terhitung setelah rapat pleno penetapan hasil pemilu 2024 KPU memberikan waktu selama 3×24 jam untuk masa sanggah.
Namum, dengan waktu yang telah dijadwalkan tersebut hingga habis masa waktu, tidak ada sanggahan dari pihak mana pun alias Nihil.
“Berarti ya sah, KPU menjadwalkan 3×24 jam masa sanggah setelah rapat pleno penetapan hasil pemilu 2024 kemarin, namun saya tidak melihat atau pun mendengar ada pihak yang menyanggah penetepan tersebut,” Pungkas Irham.
Ditambahkannya, 14 hari sebelum masa kampanye Parpol wajib memiliki RKDK, yang mana sesuai peraturan PKPU No.18 Tahun 2023 Pasal 37 ayat 10, pelaporan RKDK tidak dapat ditarik dan Atau diganti, demikian aturan itu mengikat pada seluruh parpol.
Disamping itu, Irham berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lingga karena telah sukses melaksanakan Pemilu yang aman dan damai.
“Saya secara pribadi mengacungkan jari jempol terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu, sebab mereka telah melakukan berbagai upaya sehingga Pemilu serentak kali ini berjalan sukses, lancar dan aman,” Pungkasnya.
Tambahnya, “Jika boleh saya mengingatkan sedikit saja kepada komisioner, jangan mengatur aturan yang tidak diatur,” Tutupnya.(ca)
