Lebih lanjut, Azrah menambahkan bahwa pelanggaran terhadap fasilitas jalan bisa dikenai sanksi pidana.
Berdasarkan Pasal 274 ayat (2) dan Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ, pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan hingga satu tahun atau denda maksimal Rp250 juta.
Selain menyalahi aturan, proyek ini juga dinilai asal-asalan dan pemborosan anggaran. Bangunan dikerjakan pada musim hujan dengan progres yang molor dari waktu yang tertera di papan proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak pelak, publik pun mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian di Kabupaten Lingga, segera turun tangan memeriksa proyek yang dinilai cacat secara teknis dan hukum ini.
“Sudah menyalahi aturan, mengganggu lalu lintas, dan berpotensi mencelakakan pengguna jalan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tutup Azrah.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
