“Hasil dari sini kalau bisa masuk ke kas daerah lah, dan bisa juga masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Ansar di hadapan para pejabat pusat dan penegak hukum yang hadir.
Budi menambahkan, pernyataan Gubernur tersebut harus dijadikan dasar untuk mendesak pemerintah pusat agar memasukkan porsi hasil lelang bauksit ke dalam komponen PAD Kepri secara resmi dan terstruktur.
Selain mendorong alokasi keuangan ke daerah, Budi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses lelang bauksit. Ia menilai, karena proses ini merupakan hasil dari putusan pengadilan dan melibatkan aset negara, maka segala bentuk pelelangan harus diawasi ketat oleh publik dan lembaga independen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami di JPKP akan terus memantau proses ini. Jangan sampai kekayaan alam Kepri kembali hanya menjadi angka besar di atas kertas, tanpa dampak riil bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Budi, eksekusi bauksit ini bisa menjadi momentum untuk mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Ia berharap langkah ini bukan sekadar seremoni, tetapi benar-benar menjamin hak daerah sebagai wilayah penghasil sumber daya alam.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
