Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi produktivitas pegawai.
Selain kebijakan WFA, BKN juga menetapkan sembilan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas kerja, yaitu:
- Peniadaan jam kerja fleksibel.
- Penerapan skema kerja efisien dengan kombinasi WFO dan WFA.
- Penguatan sistem pelaporan kinerja harian yang konkret.
- Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri.
- Optimalisasi koordinasi melalui media daring untuk mengurangi pertemuan fisik.
- Efisiensi dalam penggunaan listrik dan energi di lingkungan kerja.
- Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan tanpa mengorbankan profesionalisme.
- Penggunaan anggaran secara efektif sesuai kebutuhan prioritas.
- Penguatan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik (good governance).
- Kantor regional BKN diwajibkan memastikan konsultasi kepegawaian dapat diselesaikan di masing-masing wilayah kerja tanpa harus ke pusat.
Baca Juga: Bupati Lingga Ancam Pecat ASN Indisipliner: "Dua Tahun Tak Ngantor, Absensi Jalan Terus!"
Dengan diterapkannya kebijakan ini, BKN berharap dapat memberikan contoh bagi instansi pemerintahan lainnya dalam mengelola anggaran secara lebih bijak dan efisien, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Redaksi
Halaman : 1 2
Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
