Lebih lanjut, Armia mengungkapkan bahwa Pemkab Lingga telah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga di Kota Batam guna mencari alternatif penyelamatan tenaga honorer.
Rencananya, pada Senin mendatang, pihak ketiga tersebut akan datang ke Kabupaten Lingga untuk melakukan survei dan pembahasan lebih lanjut.
“Kemarin kami sudah melakukan penjajakan dengan pihak ketiga di Kota Batam. InsyaAllah, Senin nanti mereka akan datang ke Lingga untuk melakukan survei,” tambahnya.
Armia juga menegaskan bahwa jika nantinya ada tenaga honorer yang tetap harus dirumahkan, hal tersebut murni merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lingga 2024.
“Kami berharap tidak ada pihak yang mengaitkan kebijakan ini dengan Pilkada 2024. Pemkab Lingga hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Armia meminta para tenaga honorer yang terdampak untuk tetap bersabar, karena Pemkab Lingga berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik agar mereka tetap dapat bekerja dengan status yang memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami akan berusaha secepatnya merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga tenaga honorer dapat terus bekerja tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” tutupnya.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
