Armia mengungkapkan bahwa kontrak PPPK yang akan berakhir pada Februari 2026 direncanakan akan diperpanjang selama empat tahun penuh.
“PPPK kita tetap disambung. Mungkin nanti akan dilakukan rapat, dan mereka akan diperpanjang selama empat tahun,” jelasnya.
Kebijakan perpanjangan ini diambil sebagai bentuk kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di Kabupaten Lingga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, seluruh PPPK di Kabupaten Lingga masih menerima gaji yang bersumber dari APBN, sehingga sangat membantu meringankan beban APBD.
Skema ini dinilai krusial bagi daerah kepulauan seperti Lingga yang memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah.
Pemkab Lingga pun berharap kebijakan pembiayaan PPPK oleh pemerintah pusat dapat terus berlanjut, setidaknya hingga kondisi keuangan daerah benar-benar siap menanggung kewajiban tersebut secara mandiri.
Penulis : Vatawari
Halaman : 1 2
