“Ya kan sudah saya tekankan dirapat hari sabtu kemarin, bahwa kita hari ini ingin memutuskan hasil pengelolaan minyak ini diatur dari Dinas DKP Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga,” tegasnya.
“Kalau mau DKP Provinsi yang ambil sepenuhnya, kenapa tidak ada koordinasi dengan kami Pemda Lingga, kalau begini biarkan kami Pemda Lingga yang mengatur,” tambahnya.
Neko Wesha Pawelloy menjelaskan bahwa terkait pengaturan dan pengendalian BBM Solar Subsidi dari DKP Provinsi banyak menimbulkan masalah.
“Sejak kewenangan dialih fungsikan ke DKP Provinsi, timbul masalah seperti ini, minyak langka dan lain-lain, sedangkan dulu sewaktu diatur pemda Lingga tidak ada sama sekali masalah BBM langka atau temuan-temuan ketika disidak. Kita berharap pihak DKP Provinsi Kepri hadir hari ini, jika berhalangan setidaknya ada perwakilan yang hadir, karena kita harus putuskan ini, tapi ternyata tidak ada yang hadir,” jelas Neko.
“Seperti yang disampaikan Kepala Desa Suak Buaya, Kecamatan Kepulauan Posek tadi, yang sebelumnya mereka menerima 11 TON Minyak Solar Subsidi untuk nelayan, sekarang hanya 6 TON, lantas kemana sisa 5 TON lagi,” tambah Neko. (Yud)
Halaman : 1 2
