Ihand.id – Lingga – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga, berinisial AG, membuat pernyataan yang mengundang perhatian publik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan digiring ke tahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga.
Dalam perjalanan menuju tahanan, AG berbicara kepada rekan-rekan media dengan nada yang reflektif dan penuh perenungan.
“Yang baik belum tentu baik, berbuat yang terbaik untuk pemerintah daerah, jadi kita sudah melakukan yang terbaik namun apa yang kita lakukan itu belum tentu baik bagi pemerintah daerah, susah untuk dijelaskan,” kata AG, menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan organisasi di bawah naungan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AG kemudian melanjutkan pesannya dengan harapan agar pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama bagi pengurus KONI yang akan datang.
“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kawan-kawan pengurus KONI yang akan datang harus mesti berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, karena kebijakan yang kita ambil belum tentu baik bagi kita,” ungkapnya.
Diketahui, AG bersama Ketua Harian KONI Lingga, berinisial RS, saat ini ditahan selama 20 hari ke depan. Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lingga telah menetapkan kasus ini untuk penyidikan pada Februari 2024. Dalam proses penyidikan, tim Pidsus Kejari Lingga berhasil mengumpulkan bukti kuat yang mengarah pada penetapan keduanya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di tubuh KONI Lingga.
Kasus dugaan penyelewengan ini terkait dengan belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial (Bansos) di KONI Kabupaten Lingga, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga tahun 2021 dan 2022. Penyidikan mengungkap adanya penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah.
Pernyataan AG menambah dimensi manusiawi dalam pemberitaan ini, mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, serta bagaimana sebuah kebijakan yang tampaknya baik belum tentu membawa manfaat yang diharapkan. Sementara itu, masyarakat Lingga menunggu proses hukum yang akan menentukan nasib AG dan RS dalam waktu dekat.(ca)
