Ihand.id – Tanjungpinang — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau memanas ketika Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri.
Mereka juga didampingi Presiden Mahasiswa UMRAH Randi Febriandi beserta kalangan mahasiswa lainnya, secara terbuka menantang Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk segera menjabarkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan yang ditaksir mencapai puluhan miliaran rupiah.
Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menyampaikan kritik tajam terhadap BRK Syariah yang dinilai tidak transparan dalam penggunaan dana CSR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Adiya melontarkan sejumlah pertanyaan kritis yang mengundang perhatian publik.
“Kami menginginkan BRK Syariah menunjukkan laporan penggunaan dana CSR pendidikan secara rinci, tahun demi tahun. Apakah BRK Syariah memiliki mekanisme audit atau evaluasi atas penyaluran dana CSR pendidikan? Jika ya, mana hasilnya? Apa indikator keberhasilan program CSR pendidikan BRK Syariah selama ini? Dan yang paling penting, apakah ada kemungkinan dana CSR pendidikan digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu?,” ujar adiya.
Tak hanya itu, Adiya menegaskan bahwa Kepulauan Riau memiliki kapasitas untuk membangun lembaga keuangan sendiri yang lebih berpihak pada masyarakat.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2 Selanjutnya
