Bawaslu Kepri Gelar Rapat Koordinasi Bersama 75 Kepala Desa Lingga: Tegaskan Netralitas dalam Pilkada

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 September 2024 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ihand.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) baru-baru ini mengadakan rapat koordinasi dengan para kepala desa se-Kepri guna memperkuat komitmen terhadap netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari Kabupaten Lingga, sebanyak 75 kepala desa turut hadir dalam acara tersebut.

Rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan bahwa seluruh kepala desa dapat menjaga netralitas mereka sepanjang proses Pilkada, khususnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

Baca Juga:  Bawaslu Lingga Awasi Ketat Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah di RSBP Batam

Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memberikan edukasi terkait peran kepala desa selama Pilkada.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Netralitas kepala desa sangat krusial, terutama pada tahapan pencalonan, masa kampanye, hingga penghitungan suara. Kami ingin memastikan bahwa semua kepala desa dapat menjalankan tugas mereka tanpa keberpihakan,” ujar Fidya, kamis (12/09/2024).

Selain memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga netralitas, Bawaslu juga mendorong para kepala desa untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada.

Fidya mengajak seluruh kepala desa untuk aktif dalam proses pengawasan dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran terkait netralitas di wilayah mereka.

“Kami berharap kepala desa tidak hanya menjaga netralitas, tetapi juga berperan serta dalam mengawasi jalannya Pilkada. Partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan transparan,” tambah Fidya.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu turut menjelaskan mekanisme pelaporan jika ada pelanggaran atau tindakan mencurigakan terkait netralitas kepala desa.

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu berharap para kepala desa di Kabupaten Lingga dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih, berintegritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara Bawaslu dan para kepala desa dalam menciptakan iklim Pilkada yang kondusif di Kabupaten Lingga, demi terciptanya demokrasi yang adil dan bermartabat.(ivn)

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi Solidaritas Mendukung Tempo Melawan Gugatan Rp 200 Miliar oleh Mentan Amran Sulaiman
E. Aura Naqiyya Qalesya Harumkan Nama Lingga, Raih Terbaik II di Ajang FTBI Provinsi Kepri 2025
Gemuruh Semangat HKN ke-61 di Lingga: 14 Puskesmas Gelar Baksos Serentak, Ratusan Warga Tumpah Ruah di Sungai Buluh
Dinkes Lingga Catat 21 Kasus Kanker Sepanjang 2025, 1 Pasien Meninggal Dunia
Kejati Kepri Terima Kunjungan Sesjampidum Kejagung RI: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum
Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance
PAUD di Lingga Timur Terima Bantuan APE dari Pemkab Lingga, Dorong Anak Belajar Sambil Bermain
Feby Sarianty Novrizal Tinjau Posyandu Semangka di Bukit Langkap, Dorong Layanan Rutin dan Pencegahan Stunting di Lingga Timur
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 November 2025 - 13:17 WIB

Aksi Solidaritas Mendukung Tempo Melawan Gugatan Rp 200 Miliar oleh Mentan Amran Sulaiman

Minggu, 2 November 2025 - 12:51 WIB

E. Aura Naqiyya Qalesya Harumkan Nama Lingga, Raih Terbaik II di Ajang FTBI Provinsi Kepri 2025

Sabtu, 1 November 2025 - 21:34 WIB

Gemuruh Semangat HKN ke-61 di Lingga: 14 Puskesmas Gelar Baksos Serentak, Ratusan Warga Tumpah Ruah di Sungai Buluh

Jumat, 31 Oktober 2025 - 13:55 WIB

Dinkes Lingga Catat 21 Kasus Kanker Sepanjang 2025, 1 Pasien Meninggal Dunia

Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:21 WIB

Wakajati Kepri: Risiko Hukum Bisa Timbul Jika Pengelolaan Keuangan Negara Abai Prinsip Good Governance

Berita Terbaru