Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau gelar sosialisasi dan kampanye antikorupsi di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi.
Bintan – Ihand.id | Dalam upaya memperkuat integritas dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) melalui Tim Penerangan Hukum (Penkum) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi bertema “Bersatu Melawan Korupsi, Indonesia Maju” di Kecamatan Bintan Timur dan Bintan Center, pada Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kampanye Anti Korupsi Kejati Kepri, yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman publik tentang dampak negatif korupsi, menanamkan nilai-nilai moral, serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tingkatkan Integritas Masyarakat dan Aparatur Daerah
Tim Penkum Kejati Kepri yang dipimpin oleh Kasi Penerangan Hukum, Yusnar Yusuf, S.H., M.H., bersama Rama Andika Putra, Syahla Regina Paramita, dan Rafki Mauliadi, Amd. T., S.Kom., M.Kom., menjelaskan pentingnya kolaborasi antara aparat hukum dan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurut Yusnar Yusuf, korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula.
“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
Data Nasional: 2.316 Kasus Korupsi Ditangani Kejaksaan Tahun 2024
Dalam paparannya, Kasi Penkum membeberkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kejaksaan di seluruh Indonesia telah menangani 2.316 perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp44,13 triliun, serta mengeksekusi 1.836 terpidana.
Namun, data Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun yang sama masih berada di peringkat 99 dari 180 negara, dengan skor 37, turun dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) juga menurun dari 3,92 menjadi 3,85, menunjukkan tantangan serius dalam upaya membangun budaya antikorupsi di Indonesia.
Penulis : Ivantri Gustianda
Sumber Berita : Kejaksaan Tinggi Kepri
Halaman : 1 2 Selanjutnya
