“Kita tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dengan efisiensi yang sedang kita terapkan, kita harus menyusun anggaran sebaik mungkin,” imbuhnya.
Tak hanya TPP Gaji 13 yang menjadi beban pemerintah daerah. Di waktu yang bersamaan, Pemkab Lingga juga dituntut untuk menyiapkan anggaran pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang jumlahnya tidak sedikit.
Armia menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengatur dan menjaga stabilitas keuangan daerah, namun di sisi lain, ada tuntutan untuk memenuhi kewajiban terhadap para pegawai yang merupakan tulang punggung pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkab Lingga berkomitmen untuk memperjuangkan hak seluruh pegawai. Meski berat, ini tetap menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Meski belum ada kepastian tanggal pencairan, pernyataan Sekda menjadi angin segar bagi para PNS yang selama ini menunggu kepastian.
Namun demikian, mereka tetap berharap agar janji ini bisa direalisasikan tepat waktu, agar tidak menambah beban psikologis dan finansial para pegawai yang selama ini telah mengabdi dengan loyalitas penuh.
Ke depan, Pemkab Lingga diharapkan mampu menyusun strategi anggaran yang lebih stabil, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Penulis : Vatawari
Halaman : 1 2
