Ihand.id – Dabo Singkep – Sidang kedua dalam kasus asusila yang mengguncang Pondok Pesantren (Ponpes) Hutan Tahfidz di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, kembali digelar pada Rabu (12/06/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang di Dabo Singkep, Kab. Lingga.
Kedua terdakwa, yang merupakan pimpinan ponpes serta ayah dan anak, menghadapi dakwaan berat atas tuduhan pencabulan terhadap sejumlah santriwati yang masih di bawah umur.
Sidang yang berlangsung secara tertutup ini dimulai sejak sore hari dan berlanjut hingga malam. Di luar ruang sidang, keluarga korban tampak setia menunggu dengan raut wajah penuh kesal dan kecewa. Sejak pukul 17.00 WIB, mereka setia menantikan perkembangan dari proses hukum yang tengah berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua terdakwa, Ru alias Ed (51) dan anaknya RS (22), adalah pendiri sekaligus pimpinan ponpes tersebut. Mereka didakwa melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan terhadap santriwati yang menjadi tanggung jawab mereka. Ru alias Ed berperan sebagai pendiri dan pembina, sementara RS memimpin ponpes serta mengasuh para santri dan santriwati.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lingga, Andri, mengungkapkan bahwa ada enam perkara yang dibahas dalam sidang kali ini. Agenda sidang meliputi pembacaan tuntutan oleh majelis hakim dan pemeriksaan saksi-saksi terkait perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
Hingga malam hari, delapan saksi telah dihadirkan, dengan enam saksi untuk perkara atas nama Ru dan dua saksi untuk perkara atas nama RS.
Andri menegaskan bahwa jumlah korban yang hadir dalam persidangan ini adalah mereka yang memang menjadi korban, menepis spekulasi tentang adanya penambahan jumlah korban.
“Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa dan pembacaan tuntutan dari JPU yang kemungkinan akan diagendakan dalam dua minggu ke depan,” ujar Andri.
Sidang ini menarik perhatian banyak pihak dan menjadi sorotan utama di Kabupaten Lingga, mengingat peran penting kedua terdakwa dalam lingkungan ponpes yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pembinaan moral bagi para santri.
Proses hukum yang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.(ca)
