“Jika kita paksakan mengikuti aturan yang ada dalam PP nomor 54 tahun 2018 tersebut, saya kuatir putra-putri di daerah kita akan kesulitan untuk lolos menjadi PPPK sesuai aturan tersebut, dan hal itu berpotensi memicu polemik di daerah kita,” jelasnya.
Meskipun baru-baru ini pemerintah membolehkan tenaga dibidang-bidang tertentu seperti pramusaji, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan atau bidang lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dibolehkan diangkat melalui tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsorching namun hal tersebut masih belum ada regulasi yang jelas.
“Untuk outsorching itu harus ada regulasi, dan jika mengacu pada regulasi tentang alih daya atau outsourching di Kementerian tenaga kerja, saya kira APBD kita saat ini masih belum mumpuni dan kita masih belum siap khususnya untuk anggaran, karena masih banyak kebutuhan lainnya untuk masyarakat di APBD kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy di sambut oleh Staf Deputi Bidang MSDM Kementerian PANRB Muhammad Aulia, dan menyampaikan beberapa persoalan tentang peraturan pemerintah tersebut, yang dikuatirkan akan mendiskriminasi putra putri di Kabupaten Lingga yang saat ini menjadi PTT dan THL di bidang-bidang tertentu.
“Semoga di bulan Ramadhan ini apa yang kita perjuangkan dapat membuahkan hasil,” harapnya. (Red)
Halaman : 1 2
