Selain masalah teknis, proyek ini menuai kritik karena dianggap asal-asalan. Lantai halte yang dibangun pada musim hujan sudah retak hanya dalam hitungan pekan.
Padahal, sejumlah sekolah yang menjadi lokasi proyek masih memiliki halte lama yang layak pakai. Publik menilai pembangunan ini sekadar memenuhi target proyek, bukan kebutuhan riil.
Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) mengungkap, anggaran Rp 348 juta dialokasikan untuk konsultan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan halte.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, kemajuan proyek molor dari jadwal, dan hasilnya dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.
Masyarakat Lingga mendesak APH segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dan pemborosan anggaran.
“Kami minta transparansi. Proyek ini harus diusut hingga tuntas, terutama terkait indikasi korupsi,” ujar seorang warga di Dabo Singkep.
Dengan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto yang anti-korupsi, kasus ini diharapkan menjadi momentum penegakan hukum yang tegas. Masyarakat menanti langkah konkret APH demi mengamankan uang negara dan keselamatan publik.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
