Pernyataan Endipat Soal Dana Bencana dan Wajah Asli Politik Representasi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 10 Desember 2025 - 00:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini: Adiya Prama Rivaldi Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | f. Redaksi

Opini: Adiya Prama Rivaldi Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | f. Redaksi

Ihand.id | Opini – Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Kepri, Endipat Wijaya, yang belakangan viral karena komentarnya mengenai perbandingan bantuan negara dan sumbangan relawan, membuka luka lama terkait relasi kekuasaan, sensitivitas terhadap penderitaan rakyat, dan kegagapan pejabat publik dalam membaca dinamika ruang sosial.

Apa yang ia sampaikan bukan sekadar kelalaian komunikasi, tetapi sebuah potret cara pandang, bahwa narasi publik harus diarahkan, kritik harus ditepis, dan inisiatif masyarakat harus tunduk pada besar kecilnya anggaran negara.

Di tengah tragedi bencana, masyarakat membutuhkan empati. Yang muncul justru retorika kompetitif, seolah penanganan bencana adalah ajang unjuk skor antara negara dan warga negara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan Endipat bahwa relawan yang menyumbang Rp 10 miliar “kalah” dengan negara yang “triliunan” bukan hanya tidak sensitif, tetapi secara filosofis keliru. Ia mengabaikan fakta paling mendasar dalam penanggulangan bencana: korban tidak merasakan angka, mereka merasakan kehadiran.

Baca Juga:  Pasca Banjir ROB, Kelurahan Daik Sepincan Gelar Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Negara vs. Relawan: Pertarungan Narasi yang Tidak Semestinya Ada

Endipat menegaskan pentingnya Komdigi untuk “mengamplifikasi” narasi pemerintah agar tidak kalah viral dari relawan, terutama mereka yang disebutnya “sok paling-paling di Aceh, di Sumatera.”

Penggunaan istilah merendahkan seperti ini dalam forum resmi DPR RI menunjukkan kegagapan pejabat publik dalam menghadapi realitas baru, publik kini memiliki suara langsung, tanpa perantara birokrasi.

Relawan yang datang satu kali tetapi viral bukan masalah komunikasi, itu adalah tanda bahwa masyarakat melihat kerja nyata di lapangan.

Jika negara merasa upaya mereka “tidak terlihat”, maka jawabannya bukan menegur relawan yang bekerja, tetapi meningkatkan efektivitas komunikasi dan penanganan di level akar rumput. Dalam konteks bencana, relawan adalah mitra, bukan lawan narasi.

Memposisikan masyarakat sipil sebagai ancaman bagi citra pemerintah menunjukkan bahwa yang dilindungi bukan rakyat korban bencana, tetapi reputasi politik.

Baca Juga:  Terseret Arus Laut Dua Warga Batam Hilang Saat Pergi Memancing

Solidaritas Tidak Bisa Diukur dengan Besarnya Anggaran

Anggaran negara yang “triliunan” bukanlah alat pembenaran moral. Apakah masyarakat merasakan semua itu? Seberapa besar yang benar-benar sampai ke titik terdampak? Seberapa cepat distribusinya bergerak? Seberapa transparan mekanismenya?

Pertanyaan-pertanyaan ini justru menjadi dasar kritik publik. Ketika Endipat menyebut relawan yang menyumbang miliaran sebagai seolah-olah pencari panggung, ia gagal membaca bahwa publik menilai ketulusan dari tindakan langsung bukan dari angka dalam laporan APBN.

Solidaritas rakyat lahir dari ruang emosional dan moral, bukan birokrasi. Menempatkan kedua hal itu dalam tabel perbandingan nominal menunjukkan krisis empati yang meresahkan.

Kritik Publik Bukan Ancaman, Tetapi Parameter Kinerja

Dalam demokrasi, pejabat publik tidak boleh bersikap defensif terhadap kritik. Kritik bukan tanda permusuhan, tetapi mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak berjalan liar tanpa akuntabilitas.

Penulis : Vatawari

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB