Menurutnya, sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari negara maupun para kandidat.
Jika dialihkan ke DPRD, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, atau irigasi.
“Efisien, enggak keluar duit seperti kita sekarang. Uang yang kita hemat itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, atau memperbaiki irigasi,” kata Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Biaya Politik yang Mahal dan Dampaknya pada Kontestan
Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung yang sering kali membuat kandidat pemenang sekalipun merasa lesu karena besarnya pengorbanan finansial.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebut bahwa biaya politik yang besar juga berpotensi menciptakan berbagai persoalan, seperti politik uang dan praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses demokrasi.
“Ini sistem terlalu mahal. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” tambahnya.
Menuai Pro dan Kontra
Wacana ini diperkirakan akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan kalangan politik.
Sebagian pihak mendukung karena dianggap lebih efisien dan mengurangi praktik politik uang, sementara pihak lain mengkhawatirkan bahwa mekanisme ini dapat mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
Usulan ini juga membuka ruang diskusi nasional untuk mencari format demokrasi yang ideal bagi Indonesia, mengingat sistem Pilkada langsung yang berlaku saat ini telah berjalan lebih dari satu dekade dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
