Adiya juga menyatakan bahwa masyarakat Kepri memiliki kapasitas untuk membangun lembaga keuangan sendiri yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.
Ia menegaskan, jika BRK Syariah tidak membuka data CSR-nya, pihaknya siap menempuh jalur hukum dan menolak keberadaan bank tersebut di wilayah Kepri.
Presiden Mahasiswa UMRAH, Randi, turut menyampaikan aspirasi dalam forum tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti mahalnya biaya kuliah dan kurangnya dukungan beasiswa sebagai faktor yang membebani mahasiswa, bahkan hingga menyebabkan putus kuliah.
“Saya mewakili mahasiswa Kepri berharap agar Pemprov Kepri dan BRK Syariah membuka akses beasiswa seluas-luasnya. Kami tidak ingin ada lagi mahasiswa yang terpaksa di-DO karena tidak mampu membayar UKT,” ujar Randi, yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UMRAH.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan perwakilan BRK Syariah serta unsur penegak hukum di wilayah Kepri.
“Kami menilai isu ini sangat penting. Dalam waktu dekat, akan kami agendakan kembali RDP untuk mengurai persoalan ini secara terbuka dan objektif,” ujar Iman.
Pernyataan Iman disambut antusias oleh peserta rapat. Para mahasiswa berharap langkah DPRD dapat menjadi awal dari perbaikan sistem penyaluran CSR di Kepri, khususnya di sektor pendidikan.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
