Ihand.id – Lingga – Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publikasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga memicu gejolak dan kekecewaan di kalangan insan pers.
Hingga Selasa (15/4/2025), persoalan ini terus menjadi sorotan tajam karena dianggap mencederai prinsip kemitraan yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan media massa.
Sejumlah jurnalis lokal menyuarakan keresahan mereka atas minimnya akses informasi terkait alokasi dan distribusi anggaran publikasi yang seharusnya bersifat terbuka dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa OPD dinilai tidak memberikan informasi yang jelas mengenai besaran anggaran publikasi, media yang dilibatkan, hingga mekanisme penunjukan kerjasama.
“Kami merasa diabaikan. Tidak ada transparansi soal siapa saja yang diajak bekerjasama, berapa besar anggaran yang digelontorkan, dan apa indikator pemilihannya. Padahal publikasi merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik,” ujar salah satu perwakilan jurnalis di Dabo Singkep, Senin (14/04/2025).
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2 Selanjutnya
