Ihand.id – Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah dengan menggelar Rapat Paripurna penting pada Senin (21/7/2025).
Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lingga, Daik Lingga itu mengangkat agenda penyampaian dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025–2029.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP., rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I, Drs. H. Said Agusmarli, dan Wakil Ketua II, Muddasir Zahid, S.Ag. Hadir pula Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Wakil Bupati H. Novrizal, Sekda H. Armia, jajaran OPD, Forkopimda, camat se-Kabupaten Lingga, kepala desa, lurah, dan berbagai unsur masyarakat lainnya yang diundang khusus untuk mengikuti proses perencanaan strategis lima tahunan ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menata Arah Pembangunan Daerah
Ketua DPRD Lingga, Maya Sari dalam sambutannya menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan tonggak utama dalam menentukan nasib pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
“RPJMD ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Maka dari itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, menyeluruh, dan transparan,” tegas Maya.
Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat kondisi geografis Lingga sebagai daerah kepulauan yang kerap menghadapi hambatan dalam hal distribusi logistik, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
“Oleh karena itu, dokumen RPJMD ini harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan, sekaligus menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks,” ujar Maya.
Visi Nizar: SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Lokal
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, dalam pemaparannya menggarisbawahi bahwa Ranperda RPJMD 2025–2029 merupakan penjabaran teknokratik dari visi kepala daerah terpilih, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap program kerja pemerintah daerah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, kami menyusun RPJMD ini melalui pendekatan partisipatif, mengakomodasi hasil-hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Nizar.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan manusia menjadi poros utama dalam arah kebijakan lima tahun mendatang.
Hal ini mencakup akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, hingga pemberdayaan generasi muda dan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.
Tak kalah penting, kata Nizar, pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan konektivitas antar pulau akan tetap menjadi prioritas.
“Tanpa infrastruktur, sulit bagi daerah kepulauan seperti kita untuk berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi lokal akan difokuskan pada tiga kluster utama: perikanan dan kelautan, pertanian terpadu, serta pariwisata berbasis budaya dan ekowisata.
“Kami ingin ekonomi Lingga bertumpu pada kekuatan sendiri, dan bukan semata-mata pada sektor ekstraktif,” tegas Bupati.
Sorotan Fraksi: Antara Harapan dan Koreksi
Setelah pemaparan Bupati, fraksi-fraksi DPRD Lingga menyampaikan pandangan umum mereka. Terdapat sejumlah apresiasi, namun juga catatan penting yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Fraksi NasDem dan Fraksi PAN, misalnya, menyoroti pentingnya percepatan infrastruktur jalan dan telekomunikasi, terutama di wilayah pulau-pulau kecil yang masih minim akses.
Sementara Fraksi Golkar dan Fraksi PKS menekankan perlunya peningkatan kualitas belanja daerah agar tidak hanya terserap tinggi, tetapi juga memberikan efek ganda pada perekonomian masyarakat.
Tak kalah tajam, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra meminta komitmen serius pemerintah dalam reformasi tata kelola birokrasi desa, mengingat desa merupakan garda terdepan pelayanan publik.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2 Selanjutnya