2. Jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan.
3. Peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran.
4. Tindakan tegas terhadap kementerian/lembaga yang tetap mengangkat staf khusus di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
5. Evaluasi oleh DPRD Kepri terhadap pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepulauan Riau.
“Kami masih menunggu langkah konkret dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait hasil tuntutan yang sudah disepakati,” ujar Joel.
Jhoko Prasetiya, Koordinator Massa Aksi, menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan aksi jilid II dengan skala yang lebih besar jika dalam tujuh hari tidak ada tanggapan dari DPRD.
“Pada 20 Februari 2025, kami sepakat akan melakukan aksi yang lebih besar apabila usulan ditolak tanpa pertimbangan,” tegasnya.
Aksi ini mendapat perhatian luas melalui tagar #IndonesiaGelap yang menjadi trending topic di media sosial X (Twitter).
Tagar ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
