BKPSDM Kabupaten Lingga Berkomitmen Proses ASN yang Terlibat Kasus Korupsi

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 6 Mei 2024 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ihand.id – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya untuk memproses aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini menjadi respons terhadap kasus korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Lingga, terutama kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bagian Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga senilai 2 miliar Rupiah yang melibatkan dua orang ASN.

Baca Juga:  Hari Ini Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online di Provinsi Kepulauan Riau

Dua orang terdakwa dalam kasus tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tindakan mereka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepala BKPSDM Kabupaten Lingga, melalui Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan, Budi Setiawan saat dikonfirmasi media ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dengan cermat.

Baca Juga:  Relawan Milenial Desa Batu Kacang Gelar Deklarasi Dukung Jenderal Yan Fitri Jadi Gubernur Kepri

“Kami menunggu salinan putusan inkrah tersebut, yang akan kami koordinasikan dengan pihak pengadilan. Setelah mendapatkan salinan putusan, kami akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Budi beberapa waktu lalu kepada ihand.id.

Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan BKPSDM Kabupaten Lingga dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan setempat.

Dengan melakukan proses sesuai ketentuan hukum, diharapkan tindakan ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Untuk diketahui bersama, kasus korupsi termasuk kasus tindak kejahatan luar biasa. Hal itu berdasarkan aturan Untuk pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa, pemberhentian tidak hormat, dapat disebabkan karena :

a melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum:

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sehubungan dengan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada. hubungannya dengan jabatan. Serta penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang karena tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana telah diatur pada Surat Keputusan Bersama tersebut.(ca)

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Totalitas Tanpa Batas, Samapta Polres Lingga Torehkan Prestasi di Polda Kepri
Derita Ganda Warga Dabo: Ekonomi Sulit, Bensin Menghilang, Pemerintah Ditantang Bertindak!
Disperindagkop Lingga Gerak Cepat Dorong Legalitas UMKM: Sertifikat Halal dan NIB Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen
Program Desa JUARA Diluncurkan di Lingga, Kajati Kepri Tegaskan Perang Total Terhadap Korupsi
Pemuda Dabo Singkep Suarakan Dukungan Penuh untuk PT. Thiansan: Harapan Baru bagi 3.000 Pekerja Lokal
Dari Tanah Dusun Malar, Tumbuh Harapan Baru Anak-Anak Lingga Lewat Sekolah Rakyat
BPKP Kepri Kawal Program Prioritas Daerah Lingga
Hari Bhayangkara ke-79 di Polres Lingga: Komitmen Tak Pernah Padam, Polisi untuk Masyarakat
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 20:56 WIB

Totalitas Tanpa Batas, Samapta Polres Lingga Torehkan Prestasi di Polda Kepri

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:34 WIB

Derita Ganda Warga Dabo: Ekonomi Sulit, Bensin Menghilang, Pemerintah Ditantang Bertindak!

Jumat, 4 Juli 2025 - 14:06 WIB

Disperindagkop Lingga Gerak Cepat Dorong Legalitas UMKM: Sertifikat Halal dan NIB Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen

Kamis, 3 Juli 2025 - 17:22 WIB

Program Desa JUARA Diluncurkan di Lingga, Kajati Kepri Tegaskan Perang Total Terhadap Korupsi

Rabu, 2 Juli 2025 - 21:47 WIB

Pemuda Dabo Singkep Suarakan Dukungan Penuh untuk PT. Thiansan: Harapan Baru bagi 3.000 Pekerja Lokal

Berita Terbaru

Personel Samapta Polres Lingga menerima piagam Juara 3 Lomba Dalmas Polda Kepri di Hari Bhayangkara ke-79 | f. Red

Berita Harian Lingga

Totalitas Tanpa Batas, Samapta Polres Lingga Torehkan Prestasi di Polda Kepri

Minggu, 6 Jul 2025 - 20:56 WIB