Ihand.id | • Opini – Demokrasi lokal sering dipuji karena rutinitas pemilunya, tetapi kualitas sistem kepartaian justru terlihat ketika konflik muncul: apakah partai dan lembaga pengawas mampu menyelesaikannya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menyediakan dua kasus yang saling melengkapi untuk membaca hal itu, yaitu sengketa Pilkada 2024 dan sengketa dana kampanye pemilu legislatif 2024.
Pada kasus pertama, pasangan calon nomor urut 2, Alias Wello dan Muhammad Ishak, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan perangkat desa untuk memenangkan petahana.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka juga menyatakan telah melapor ke Panwascam, Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu RI tanpa kejelasan tindak lanjut. Namun perkara tersebut tidak pernah diperiksa substansinya. Dalam Ketetapan Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menyatakan permohonan gugur karena pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut.
Kasus kedua melibatkan Neko Wesha Pawelloy, mantan kader NasDem dan mantan Wakil Bupati Lingga yang kini menjabat Ketua DPD Perindo Kabupaten Lingga. Ia mempersoalkan laporan dana kampanye NasDem Lingga karena pengumuman hasil audit KPU Lingga mencatat penerimaan, pengeluaran, dan saldo dana kampanye partai tersebut bernilai kosong.
Perkara ini bergulir ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan berlanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam Putusan DKPP Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2024, nama baik para anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Lingga direhabilitasi. Perlu dicatat bahwa dalil pelanggaran masif dan dugaan persoalan dana kampanye tersebut merupakan tuduhan para pihak, dan sejauh yang penulis temukan belum ada putusan yang membuktikannya. Karena itu tulisan ini tidak menilai siapa yang benar, melainkan apa yang diperlihatkan kedua kasus ini tentang sistem kepartaian kita.
Menurut penulis, hal pertama yang tampak adalah bahwa partai di tingkat lokal masih bergantung pada tokoh, bukan pada institusi. Para pelaku utama di Lingga saling terhubung secara personal: Neko pernah menjadi Ketua Fraksi NasDem dan Wakil Bupati, kemudian berpindah ke Perindo dan menjadi pelapor terhadap partai asalnya.
Pindah partai memang hak politik, tetapi pola ini sejalan dengan kritik lama bahwa partai di Indonesia lebih berfungsi sebagai kendaraan elite daripada organisasi berideologi dengan kaderisasi berjenjang. Dalam situasi seperti ini, loyalitas mengikuti peluang pencalonan, bukan platform dan program partai.
Kelemahan berikutnya terletak pada akuntabilitas keuangan partai. Persoalan dana kampanye di Lingga menyentuh masalah klasik, yakni pendanaan partai yang kurang transparan sehingga mudah dipersoalkan sekaligus sulit dipastikan kebenarannya oleh publik awam.
Putusan DKPP juga menunjukkan bahwa prosedur pelaporan dan audit dapat berubah menjadi sengketa tersendiri, misalnya ketika laporan dicabut oleh bendahara partai sebelum audit selesai. Jika aturan teknis saja membingungkan penyelenggara, partai yang ingin menutupi sesuatu dapat dengan mudah berlindung di balik kerumitannya.
Kasus Pilkada 2024 memperlihatkan persoalan lain, yaitu rapuhnya kepercayaan pada prosedur penyelesaian sengketa. Pemohon mengaku laporannya tidak jelas tindak lanjutnya, tetapi di MK permohonannya gugur karena persoalan kehadiran.
Secara hukum, MK konsisten menerapkan aturannya. Namun dari sisi politik, publik tidak pernah memperoleh jawaban tentang benar atau tidaknya tuduhan netralitas ASN tersebut. Tuduhan serius itu menggantung tanpa pembuktian, sehingga pemenang tetap diragukan, penantang merasa tidak didengar, dan kepercayaan terhadap Bawaslu serta partai pengusung ikut tergerus.
Di sisi lain, tuduhan keterlibatan ASN dan perangkat desa bukan hal baru dalam pilkada kabupaten. Selama partai tidak memiliki mesin politik yang mandiri, petahana akan selalu lebih unggul dalam mengakses sumber daya negara, dan hal ini mendorong partai berkoalisi di sekitar kekuasaan alih-alih membangun oposisi yang sehat di daerah.
Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pelembagaan partai tidak cukup diukur dari jumlah partai peserta pemilu. Ukurannya adalah apakah partai transparan soal dana, tertib dalam kaderisasi, dan mau menjadikan sengketa sebagai sarana perbaikan, bukan sekadar manuver elektoral.
Penulis berpandangan bahwa reformasi yang paling mendesak adalah penguatan pengawasan dan keterbukaan keuangan partai di daerah, disertai akses publik yang lebih mudah terhadap proses penanganan pelanggaran.
Pandangan lain tentu ada, misalnya anggapan bahwa mekanisme yang ada sudah memadai dan yang kurang adalah kesiapan peserta, sebagaimana tampak dari gugurnya permohonan karena ketidakhadiran. Kedua sudut pandang ini sama-sama layak dipertimbangkan dalam menilai kualitas demokrasi lokal kita.
Penulis: Siti Nurida
Jurusan: Ilmu Pemerintahan
Kampus: UMRAH
Sumber:
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. Putusan Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2024. jdih.kpu.go.id.
Mahkamah Konstitusi RI. Ketetapan Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024.
RMOL.id. (2024, 20 April). Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi.
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Risalah Sidang Pemeriksaan Nomor 001 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024.


















