OJK Ingatkan Warga Lingga Waspada Pinjol Ilegal: Jangan Sampai Terjerat Utang Berbunga Tinggi

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten Direktur Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kepri, Muhammad Lutfi | f. Wandy

Asisten Direktur Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kepri, Muhammad Lutfi | f. Wandy

OJK Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat Kabupaten Lingga untuk lebih waspada terhadap praktik pinjaman online ilegal yang marak menjerat korban dengan bunga dan denda tidak wajar.

Dabo Singkep — Ihand.id | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan masyarakat Kabupaten Lingga untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online (pinjol).

Peringatan ini disampaikan guna mencegah warga terjerat dalam praktik pinjol ilegal yang semakin marak dan merugikan banyak pihak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Asisten Direktur Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kepri, Muhammad Lutfi, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara pinjol legal dan pinjol ilegal.

Baca Juga:  Dinsos Lingga Respon Cepat Serahkan Bantuan Pada Keluarga Korban Bencana Rumah Roboh di Sedamai

“Pinjol terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pinjaman daring legal yang terdaftar dan berizin di OJK, serta pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan,” ujar Muhammad Lutfi di Dabo Singkep, belum lama ini.

Menurutnya, pinjol ilegal kerap menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan OJK. Akibatnya, banyak masyarakat kesulitan membedakan antara layanan keuangan digital yang resmi dan yang palsu.

Baca Juga:  Sukseskan Pemilu 2024, KPU Lingga Gelar Coffee Morning Bersama Awak Media

“Situasi ini membuat masyarakat berisiko tinggi terjebak pada pinjol ilegal saat membutuhkan dana cepat. Akhirnya bukan solusi yang didapat, melainkan masalah baru yang berkepanjangan. Bunga dan denda pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari ketentuan OJK,” tegas Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi menjelaskan bahwa praktik pinjol ilegal sering menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan.

Penulis : Vatawari

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus DBD di Kabupaten Lingga Turun Drastis, Dinkes Catat Hanya 44 Kasus Sepanjang Januari–Oktober 2025
Ketua Dekranasda Batam Erlita Amsakar Ahmad Kagumi Batik Lingga, Dorong Kolaborasi UMKM Naik Kelas
Pesan Tegas Pemkab. Lingga Pada Rapat Tim Satgas KDKMP di Dabo Singkep
Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Negara USD 272.497 dari Dirut PT BDP dalam Kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Batam
Kejati Kepri Gaungkan Kampanye Anti Korupsi: “Bersatu Melawan Korupsi, Indonesia Maju”
Kader Posyandu Dahlia Desa Tanjung Harapan Wakili Kepri pada Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Nasional 2025
Wakil Bupati Lingga Hadiri Rakor dan Evaluasi SPI 2024 Bersama KPK di Kepri: Dorong Penguatan Indeks Integritas Nasional 2025
TP Posyandu Kabupaten Lingga Bahas Penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rapat Kerja 2025
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:47 WIB

Kasus DBD di Kabupaten Lingga Turun Drastis, Dinkes Catat Hanya 44 Kasus Sepanjang Januari–Oktober 2025

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:24 WIB

OJK Ingatkan Warga Lingga Waspada Pinjol Ilegal: Jangan Sampai Terjerat Utang Berbunga Tinggi

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:13 WIB

Ketua Dekranasda Batam Erlita Amsakar Ahmad Kagumi Batik Lingga, Dorong Kolaborasi UMKM Naik Kelas

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:04 WIB

Pesan Tegas Pemkab. Lingga Pada Rapat Tim Satgas KDKMP di Dabo Singkep

Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:27 WIB

Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Negara USD 272.497 dari Dirut PT BDP dalam Kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Batam

Berita Terbaru