Menurutnya, penerapan aturan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut visi besar pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat desentralisasi fiskal, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Melalui pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan proporsional, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan aparatur sekaligus masyarakat luas,” ujar Sekda.
Tampak hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta tim penyusunan TPP lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadirnya lintas OPD dan tim teknis dalam rapat ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyusun TPP 2026 secara terukur, sesuai aturan, dan berorientasi pada akuntabilitas.
Dengan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Lingga berharap dapat menghasilkan skema TPP yang tidak hanya adil bagi aparatur, tetapi juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan fiskal daerah.
Penulis : Cahyo Aji
Halaman : 1 2
