Dalam Dialog Tanjungpinang Pagi RRI Pro 1, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Irene Putrie memaparkan strategi nasional dan daerah dalam optimalisasi asset recovery demi memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ihand.id – Tanjungpinang — Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepulauan Riau, Irene Putrie, menjadi narasumber utama dalam Dialog Tanjungpinang Pagi RRI Pro 1 Tanjungpinang bertema “Strategi Optimalisasi Asset Recovery Kejaksaan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi”, Selasa (7/10/2025).
Acara yang disiarkan secara langsung oleh RRI Pro 1 Tanjungpinang tersebut juga menghadirkan Direktur PAHAM KEPRI (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau), Mohammad Indra Kelana, dengan Febriansyah sebagai pembawa acara (host).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Wakajati Kepri Irene Putrie menegaskan bahwa konsep pemulihan aset (asset recovery) merupakan amanah penting, tidak hanya secara nasional, tetapi juga bagian dari kesepakatan internasional berdasarkan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).
“Korupsi merupakan bentuk kejahatan ekonomi luar biasa atau extraordinary crime. Karena itu, pemberantasannya tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan aset yang dirampas,” ujar Irene Putrie.
Ia menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus yang ditangani Kejaksaan, kerugian negara mencakup kekayaan berwujud (tangible assets) maupun tidak berwujud (intangible assets). Oleh sebab itu, pemulihan aset menjadi langkah krusial dalam memulihkan keuangan negara.
Menurut Irene, konsep asset recovery tidak hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup kejahatan lain yang menimbulkan kerugian negara.
“Contohnya di Kepulauan Riau, aset negara di laut akibat illegal fishing, sumber daya alam, atau pertambangan juga harus direcovery. Jadi cakupannya luas, menyentuh semua tindak pidana yang berdampak ekonomi,” jelasnya.
Irene juga menyinggung teori Lawrence Friedman tentang tiga komponen hukum struktur, substansi, dan kultur di mana dua elemen pertama kini mengalami perubahan cepat di tubuh Kejaksaan.
Lebih lanjut, Irene menjelaskan bahwa secara kelembagaan, Kejaksaan Agung telah membentuk Badan Pemulihan Aset (BPA).
Struktur ini juga telah diturunkan ke seluruh wilayah, termasuk Asisten Pemulihan Aset di tingkat Kejati, serta Kepala Seksi Pemulihan Aset di Kejari.
Selain struktur, substansi hukum juga telah diperkuat melalui berbagai regulasi internal Kejaksaan yang mengatur mekanisme pemulihan aset.
Di sisi lain, perubahan kultur turut ditanamkan agar para jaksa tidak hanya fokus pada penuntutan pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
“Capaian pemulihan aset hingga September 2025 bahkan sudah lebih dari 100% dari target nasional,” terang Irene. “Secara internasional, pemulihan 40% dari nilai kerugian sudah dianggap prestasi. Tapi di Indonesia, target kita lebih tinggi, mencapai 80%, dan Kejati Kepri melampaui itu.”
Penulis : Ivantri Gustianda
Sumber Berita : Kejaksaan Tinggi Kepri
Halaman : 1 2 Selanjutnya
