Ihand.id | • Jakarta – Penanganan kasus dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menjadi sorotan.
Pemerintah memastikan bahwa proses hukum terhadap ketiga perwira tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan hak-hak para tersangka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penetapan tersangka hingga penahanan terhadap tiga perwira tinggi Polri telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11), Yusril mengungkapkan bahwa tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, dan EHS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.
Yusril memastikan, penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap ketiga perwira tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” tegas Yusril.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan penyadapan tanpa hak serta perbuatan melawan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik.
Lebih jauh, Yusril mengungkapkan bahwa dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar sejumlah tokoh penting di Tanah Air, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, hingga kalangan pengusaha.
Dalam pengembangan perkara, aparat kepolisian telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan berbagai barang bukti, termasuk perangkat komunikasi serta peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas penyadapan.
Luruskan Spekulasi Dugaan Makar
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat, Yusril turut meluruskan anggapan yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pasal-pasal yang diterapkan penyidik masih berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.
Menurutnya, masyarakat perlu memberikan ruang kepada penyidik untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Terkait objektivitas penyidikan yang melibatkan anggota kepolisian berpangkat tinggi, Yusril menyatakan bahwa status para tersangka sebagai anggota Polri tidak menghilangkan kewenangan institusi tersebut untuk melakukan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila seluruh alat bukti telah memenuhi persyaratan hukum, perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara terbuka dan memperoleh pengawasan dari masyarakat.
Presiden Prabowo Minta Penanganan Tegas dan Objektif
Yusril juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Presiden, kata dia, telah memberikan arahan agar proses hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Selain memastikan proses hukum berjalan, pemerintah juga mulai menaruh perhatian terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh lembaga-lembaga negara.
Yusril menjelaskan, sejumlah institusi seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kewenangan melakukan penyadapan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, tentunya berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, apalagi untuk kepentingan di luar tugas dan fungsi institusi.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mengevaluasi mekanisme pengawasan serta penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan.
“Kalau dilakukan sembarangan, di luar ketentuan yang berlaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan tugas dari institusi itu, maka tentu itu merupakan suatu tindak pidana,” jelasnya.
Yusril: Hukum Harus Bicara dengan Bukti
Mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun motif di balik dugaan penyadapan tersebut, Yusril meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum harus bertumpu pada fakta dan alat bukti, bukan sekadar dugaan ataupun spekulasi yang berkembang di ruang publik.
“Hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti. Jadi, beri kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dengan saksama,” tegasnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah.
Yusril menegaskan, pemerintah berkomitmen mengawal penegakan hukum yang objektif, menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, sekaligus mengevaluasi pengawasan terhadap kewenangan penyadapan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat dan lembaga negara harus dijalankan secara bertanggung jawab. Sebab, ketika kewenangan tersebut digunakan di luar batas hukum, bukan hanya aturan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















