Ihand.id | • Lingga — Apa yang terjadi ketika pintu sebuah lembaga pemasyarakatan dibuka oleh pengawasan publik?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membongkar sejumlah temuan yang sontak menjadi sorotan nasional.
Di balik tembok tinggi dan jeruji besi, Ombudsman menemukan dugaan keberadaan hunian yang disebut menyerupai “kluster mewah”.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas hingga meja makan. Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf.
Yang membuat temuan itu semakin serius, Ombudsman menyebut menemukan penghuni yang mengaku sebagai warga binaan di salah satu bangunan tersebut.
Bukan hanya soal fasilitas. Ombudsman juga menemukan celah keamanan dan menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan liar sebesar Rp150 ribu per minggu di Blok A.
Sidak yang dilakukan pada 23 September 2026 itu kemudian memicu pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pada 26 September, lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
Mereka terdiri dari Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.
Ini bukan sekadar pencopotan permanen. Status mereka saat ini adalah nonaktif untuk kepentingan pemeriksaan. Kementerian masih mendalami siapa yang bertanggung jawab dan apakah terdapat pelanggaran disiplin maupun aturan lainnya.
Namun kasus Cibinong menghadirkan pertanyaan lain yang terasa lebih dekat bagi masyarakat Kepulauan Riau.
Bagaimana dengan Lapas Kelas III Dabo Singkep?
Pertanyaan itu bukan muncul tanpa alasan.
Pada September 2025, Lapas Kelas III Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, juga sempat menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pungutan liar, perjudian hingga fasilitas ilegal bagi warga binaan.
Seorang mantan narapidana ketika itu mengungkap sejumlah dugaan pungutan dengan nominal yang cukup besar.
Dikutip Dalam pemberitaan Batam Pos, antara lain disebut adanya dugaan tarif penggunaan telepon genggam hingga Rp5 juta per bulan, kamar VIP Rp5 juta, serta dugaan pungutan lain. Tuduhan tersebut juga menyebut adanya praktik perjudian dengan setoran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta sekali bermain.
Tetapi seluruh tuduhan tersebut merupakan dugaan yang belum boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Kala itu, Kepala Lapas Kelas III Dabo Singkep Jaka Putra membantah adanya praktik perjudian maupun pungli. Ia menyatakan pihaknya rutin melakukan razia dan memastikan pungutan liar tidak diperbolehkan.
Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau kemudian menyatakan akan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan tersebut.
Dan di sinilah letak pertanyaan yang kini kembali mencuat.
Jika di Cibinong Ombudsman turun langsung, menemukan persoalan, kemudian pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dinilai bertanggung jawab, lalu bagaimana perkembangan pengawasan terhadap Lapas Kelas III Dabo Singkep setelah dugaan pungli mencuat ke publik?
Apakah dugaan yang pernah diberitakan tersebut telah diperiksa secara menyeluruh?
Apakah ada pemeriksaan independen terhadap kondisi pelayanan warga binaan?
Apakah seluruh dugaan pungutan yang pernah disebutkan telah diverifikasi?
Dan yang tidak kalah penting, apa hasil tindak lanjut Kanwil Pemasyarakatan Kepri terhadap laporan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting bukan untuk menghakimi Lapas Dabo Singkep, tetapi justru untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang transparan.
Cibinong memberi pelajaran
Kasus Cibinong memperlihatkan bagaimana sebuah laporan dan temuan pengawasan dapat berkembang menjadi pemeriksaan serius.
Ombudsman tidak hanya menemukan persoalan fasilitas, tetapi juga mencatat dugaan pungutan liar dan celah keamanan. Temuan tersebut kemudian diikuti langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat untuk pemeriksaan.
Bahkan pada 28 September 2026, persoalan tersebut telah masuk ke ruang Komisi XIII DPR RI melalui rapat dengar pendapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak terkait.
Artinya, pengawasan tidak berhenti pada munculnya sebuah berita.
Ada proses verifikasi.
Ada pemeriksaan.
Ada pertanggungjawaban.
Dan apabila nantinya ditemukan pelanggaran, terdapat mekanisme sanksi sesuai aturan.
Jangan biarkan tembok menjadi penghalang informasi
Lapas adalah institusi yang berada di balik tembok tinggi. Namun pelayanan publik di dalamnya tetap menjadi bagian dari ruang pengawasan masyarakat.
Warga binaan memang sedang menjalani hukuman. Tetapi hak-hak mereka sebagai manusia dan penerima layanan publik tetap harus dijaga sesuai ketentuan.
Karena itu, kasus Cibinong semestinya tidak hanya menjadi berita nasional selama beberapa hari.
Ia juga dapat menjadi momentum untuk melihat lebih dekat berbagai lapas di daerah.
Termasuk Lapas Kelas III Dabo Singkep.
Bukan untuk mencari kesalahan.
Bukan pula untuk menyimpulkan bahwa tuduhan lama tersebut benar.
Melainkan untuk memastikan satu hal sederhana:
Ketika sebuah dugaan pungli pernah mencuat ke ruang publik, apakah proses pemeriksaannya benar-benar sudah tuntas dan diketahui masyarakat?
Jika sudah, publik berhak mengetahui hasilnya.
Jika belum, publik tentu patut berharap adanya pemeriksaan yang transparan.
Sebab kepercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan tidak hanya dibangun dari tembok yang kokoh dan pintu besi yang terkunci.
Kepercayaan dibangun ketika setiap dugaan diperiksa, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran, jika terbukti, dipertanggungjawabkan.
Kini setelah Cibinong menjadi sorotan nasional, pertanyaan dari Dabo Singkep kembali mengetuk:
“Bagaimana dengan Lapas Dabo Singkep?”
Penulis : Redaksi


















