UPBU Dabo Singkep dan Kejari Lingga Tandatangani MoU Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Bandara

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 Oktober 2025 - 12:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UPBU Dabo Singkep dan Kejari Lingga Tandatangani MoU Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Bandara | f. Wandy

UPBU Dabo Singkep dan Kejari Lingga Tandatangani MoU Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Bandara | f. Wandy

Kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Lingga dan UPBU Kelas III Dabo Singkep bertujuan memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas bandara.

Lingga – Ihand.id | Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dabo Singkep dalam rangka penguatan kerja sama di bidang pendampingan dan pelayanan hukum.

UPBU Dabo Singkep dan Kejari Lingga Tandatangani MoU Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Bandara | f. Wandy
UPBU Dabo Singkep dan Kejari Lingga Tandatangani MoU Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Bandara | f. Wandy

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kantor Kejari Lingga pada Rabu (15/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lingga, Amriyata, serta Kepala UPBU Dabo Singkep, Indra Rohman.

Dalam sambutannya, Amriyata menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Melalui kerja sama tersebut, Kejari Lingga akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum, penyuluhan, serta legal opinion terhadap berbagai kegiatan di lingkungan Bandara Dabo Singkep.

Baca Juga:  Usai Bertikai Seorang Pengunjung THM Leko Tanjungpinang Tewas, Lokasi Disegel Polisi

“Kami akan berperan aktif membantu pihak Bandara Dabo Singkep dalam setiap permasalahan hukum, baik melalui pendampingan, penyuluhan hukum, maupun pemberian legal opinion terhadap kegiatan yang dijalankan,” ujar Amriyata.

Ia menegaskan, melalui MoU ini fungsi kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum dapat tersalurkan secara optimal.

Pendampingan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bandara Dabo Singkep agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis : Vatawari

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Negara USD 272.497 dari Dirut PT BDP dalam Kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Batam
Kejati Kepri Gaungkan Kampanye Anti Korupsi: “Bersatu Melawan Korupsi, Indonesia Maju”
Kader Posyandu Dahlia Desa Tanjung Harapan Wakili Kepri pada Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Nasional 2025
Wakil Bupati Lingga Hadiri Rakor dan Evaluasi SPI 2024 Bersama KPK di Kepri: Dorong Penguatan Indeks Integritas Nasional 2025
TP Posyandu Kabupaten Lingga Bahas Penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rapat Kerja 2025
Pemkab. Lingga Matangkan Persiapan Sambut Kedatangan Menko Polhukam, Sekda Pimpin Rakor
Rotasi Besar Jaksa Agung Sentuh Kejari Lingga: Rully Affandi Resmi Jabat Kajari Lingga Gantikan Amriyata
​Sukses Cetak Sejarah Ungkap Korupsi Terbesar Lingga, Kejari Lingga Amriyata Pindah Jabat Kajari Serdang Bedagai
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:27 WIB

Kejati Kepri Terima Pengembalian Kerugian Negara USD 272.497 dari Dirut PT BDP dalam Kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Batam

Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:15 WIB

Kejati Kepri Gaungkan Kampanye Anti Korupsi: “Bersatu Melawan Korupsi, Indonesia Maju”

Rabu, 15 Oktober 2025 - 13:54 WIB

Kader Posyandu Dahlia Desa Tanjung Harapan Wakili Kepri pada Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Nasional 2025

Rabu, 15 Oktober 2025 - 13:27 WIB

Wakil Bupati Lingga Hadiri Rakor dan Evaluasi SPI 2024 Bersama KPK di Kepri: Dorong Penguatan Indeks Integritas Nasional 2025

Rabu, 15 Oktober 2025 - 13:18 WIB

TP Posyandu Kabupaten Lingga Bahas Penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rapat Kerja 2025

Berita Terbaru