Meski PT Cipta Persada Mulia memiliki IUP seluas 11.540 hektare, masyarakat Pekajang mengaku masih mempertanyakan transparansi aktivitas tambang, manfaat yang diterima, hingga dampaknya terhadap kehidupan nelayan.
Ihand.id | • Lingga – Aktivitas tambang timah laut yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia (CPM) di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, kembali menjadi perhatian publik.
Di balik aktivitas pertambangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun, warga mengaku masih menyimpan banyak pertanyaan mengenai transparansi, manfaat, hingga dampak yang mereka rasakan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, PT CPM tercatat memiliki tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas timah di Kabupaten Lingga dengan total luas mencapai 11.540 hektare.
Meski legalitas perusahaan tercatat dalam sistem pemerintah, sebagian masyarakat Pekajang menilai masih banyak persoalan di lapangan yang belum terjawab.
Mulai dari mekanisme masuknya kapal, koordinasi dengan masyarakat, masa operasional, hingga manfaat yang benar-benar dirasakan warga pesisir.
Seorang warga asli Desa Pekajang mengungkapkan bahwa setiap rencana masuknya kapal hisap biasanya diawali rapat bersama pemerintah desa dan masyarakat. Namun, menurutnya, penolakan terhadap aktivitas pengerukan timah masih cukup besar.
“Ada yang setuju, tapi lebih banyak masyarakat yang menolak aktivitas pengerukan timah atau pasir di wilayah Desa Pekajang,” ujarnya.
Keluhan juga muncul terkait kompensasi yang diterima masyarakat. Warga mengaku besaran kompensasi berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulan, bahkan pembayaran disebut kerap mengalami keterlambatan.
Menurut warga, nilai tersebut dinilai belum sebanding dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah perairan mereka.
Selain persoalan kompensasi, nelayan juga mengaku mulai merasakan dampak terhadap hasil tangkapan ikan. Mereka menyebut kondisi air laut menjadi lebih keruh sehingga ikan semakin sulit diperoleh.
“Ikan semakin susah. Air laut kami menjadi keruh. Mau mencari ikan untuk tambahan penghasilan saja sekarang semakin sulit,” tutur warga.
Masyarakat juga mengaku sempat mengusulkan adanya uang tanda masuk atau kompensasi awal sekitar Rp5 juta per kepala keluarga ketika perusahaan akan kembali beroperasi. Namun, menurut pengakuan warga, usulan tersebut tidak mendapat tanggapan.
Bagi warga Pekajang, persoalan ini tidak semata soal besaran kompensasi. Mereka berharap kekayaan sumber daya alam yang diambil dari wilayah mereka juga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat pesisir, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai transparansi, koordinasi, serta dampak lingkungan yang mereka rasakan selama aktivitas pertambangan berlangsung.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















