Ihand.id | • Kepri – Di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses keuangan menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus dijawab pemerintah daerah.
Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses terhadap layanan perbankan, pembiayaan usaha, maupun informasi keuangan.
Semangat inilah yang mengemuka dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, S.Pd., M.IP., di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran website resmi TPAKD Kepri melalui laman tpakdkepri.id. Kehadiran platform digital tersebut diharapkan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan informasi mengenai program, layanan, serta berbagai akses pembiayaan di sektor keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti indikator perkembangan ekonomi dan akses keuangan yang telah dipaparkan OJK.
Ansar meminta setiap kabupaten dan kota tidak sekadar menerima data, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk menyusun langkah nyata dalam memperbaiki capaian akses keuangan di daerah masing-masing.
“Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama,” ujar Ansar.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerataan akses keuangan tidak cukup hanya dengan program dan kebijakan di atas kertas. Dibutuhkan komitmen, koordinasi, serta kerja nyata agar manfaat pembangunan sektor keuangan benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, memaparkan bahwa penguatan akses keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, kebutuhan investasi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif selama periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai Rp47.573,45 triliun, atau rata-rata Rp9.514,69 triliun setiap tahun.
Kebutuhan investasi tersebut akan ditopang oleh berbagai sumber pembiayaan, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta dan masyarakat.
Untuk mewujudkan target tersebut, arah kebijakan sektor keuangan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan sektor perbankan, penguatan sektor keuangan nonbank, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Kepri sendiri mencatatkan capaian positif dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan Kepulauan Riau mencapai 78 persen, melampaui angka nasional sebesar 69 persen dan masuk lima besar nasional.
Sementara indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen dan menempati peringkat ketiga nasional.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam pemerataan akses keuangan di seluruh kabupaten dan kota.
Berdasarkan capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang telah masuk kategori unggul. Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna berada dalam kategori hampir unggul.
Sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih berada dalam kategori berkembang.
Bagi Kabupaten Lingga, capaian tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum untuk berbenah.
Pemerataan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan menjadi agenda penting yang perlu terus diperkuat, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.
Sekda Lingga, H. Armia, menyampaikan bahwa kegiatan HLM TPAKD ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi sebuah indikator keberhasilan pembangunan.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong upaya percepatan akses keuangan agar semakin optimal, inklusif, dan merata, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, memperoleh pembiayaan, serta meningkatkan taraf hidup.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan semakin kuat. Percepatan akses keuangan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Lingga, sehingga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” demikian harapan Sekda Lingga, H. Armia.
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi bukan hanya tentang seberapa tinggi angka pertumbuhan yang berhasil dicapai, tetapi juga tentang seberapa luas masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Bagi Lingga, tantangan untuk meningkatkan kategori akses keuangan dari berkembang menuju capaian yang lebih baik harus menjadi dorongan bersama.
Sebab, di balik setiap akses pembiayaan yang terbuka, ada UMKM yang berpeluang tumbuh. Di balik setiap pengetahuan keuangan yang meningkat, ada masyarakat yang semakin mandiri. Dan di balik pemerataan layanan keuangan, ada harapan agar ekonomi masyarakat Lingga semakin kuat, berdaya, dan sejahtera.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















