Ihand.id | • Jakarta — Pemerintah pusat mengucurkan dana fiskal sebesar Rp18,9 triliun untuk membantu sekitar 546 pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga paruh waktu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada PPPK di daerah yang dirumahkan atau kehilangan hak atas gajinya.
“Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur. Harus dibayar gajinya,” ujar Tito seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan PPPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan belanja pegawai di sejumlah daerah.
Hasilnya, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, pemda diminta melakukan efisiensi anggaran operasional, termasuk memangkas perjalanan dinas, rapat yang dinilai kurang penting, hingga belanja konsumsi program.
Kedua, pemerintah pusat akan menyalurkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Ketiga, jika efisiensi dan DBH belum mencukupi, pemerintah memberikan tambahan atau top up Dana Alokasi Umum (DAU).
“Alhamdulillah, tanggal 5 Agustus yang lalu dari hasil pembicaraan kita, Pak Menkeu melapor kepada Bapak Presiden dan beliau sudah mengambil keputusan untuk membantu pemerintah daerah,” kata Tito.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Berdasarkan kebijakan tersebut, total bantuan fiskal yang disiapkan mencapai Rp18,9 triliun untuk sekitar 546 daerah. Dana itu terdiri atas pencairan kurang bayar DBH lebih dari Rp10 triliun dan tambahan atau top up DAU lebih dari Rp8 triliun.
Tito berharap tambahan dukungan fiskal tersebut dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persoalan pembayaran hak-hak ASN PPPK maupun tenaga paruh waktu.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah, terutama untuk memenuhi belanja pegawai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Selain untuk kebutuhan belanja pegawai, pemerintah juga menyiapkan skema dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah.
Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan program prioritas daerah.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















