Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga menjadi awal pembahasan APBD 2027 dengan fokus pada penguatan fiskal daerah, optimalisasi PAD, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ihand.id | • Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga resmi memulai tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lingga dan dihadiri Bupati Lingga Muhammad Nizar, Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, BPD, serta berbagai elemen masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda utama rapat adalah penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah awal penyusunan APBD Kabupaten Lingga.

Bupati Muhammad Nizar menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2027, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut penting agar seluruh program pembangunan berjalan terpadu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada sektor pendapatan daerah, Pemkab Lingga akan terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah yang ditempuh antara lain meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Meski pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Lingga berkomitmen meningkatkan kontribusi PAD secara bertahap dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah tahun 2027 diarahkan pada anggaran yang lebih berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Total belanja daerah direncanakan mencapai Rp917.606.713.326.
Anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Lingga.
Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan struktur APBD, memperkuat kesinambungan fiskal, serta memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Bupati Nizar menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, membuka peluang kerja dan usaha, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara objektif, komprehensif, dan konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan Kabupaten Lingga secara berkelanjutan.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















