Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan angka Rp2 triliun per bulan bukan keuntungan normal penggilingan padi, melainkan estimasi dugaan nilai penipuan melalui penjualan beras premium yang tidak sesuai standar mutu.
Ihand.id | • Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan polemik terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai perusahaan penggilingan padi yang disebut meraup sekitar Rp2 triliun per bulan.
Amran menegaskan, angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari bisnis penggilingan padi. Nilai itu merupakan estimasi dugaan kerugian atau keuntungan yang diperoleh korporasi dari praktik penjualan beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” tegas Amran, Kamis (30/7/2026).
Menurut Amran, dugaan praktik tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian menguji 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasil pengujian menunjukkan sekitar 86 persen sampel diduga tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kadar beras patah. Standar yang ditetapkan maksimal sekitar 14,5 persen, sementara pada sejumlah sampel ditemukan kadar beras patah lebih dari 40 persen, bahkan mendekati 60 persen.
Meski demikian, produk tersebut tetap dijual dengan label dan harga beras premium. Amran mengibaratkan kondisi itu seperti menjual emas 18 karat tetapi mengklaimnya sebagai emas 24 karat.
Potensi Kerugian Konsumen Capai Rp98 Triliun
Amran menjelaskan, perhitungan pemerintah berangkat dari produksi beras premium nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 12,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 86 persen atau sekitar 10,5 juta ton diduga tidak memenuhi standar premium.
Jika beras dengan kualitas di bawah standar tersebut memiliki nilai sekitar Rp8.000 per kilogram, tetapi dijual sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.300 per kilogram, terdapat selisih sekitar Rp9.300 per kilogram.
Berdasarkan perhitungan tersebut, potensi kerugian masyarakat diperkirakan mencapai sekitar Rp97,7 triliun atau dibulatkan sekitar Rp98 triliun per tahun.
Dari total estimasi tersebut, satu korporasi disebut memiliki nilai sekitar Rp2,08 triliun per bulan.
Namun, Amran kembali menekankan bahwa angka Rp2 triliun bukanlah inti persoalan.
“Bukan keuntungan pabrik yang kami persoalkan. Yang kami persoalkan adalah penipuan. Barang yang dijual tidak sesuai dengan kualitas yang dibayar masyarakat,” ujarnya.
Hasil Pengujian Diserahkan ke Satgas Pangan
Amran menyebut hasil pengujian laboratorium dan perhitungan terkait dugaan pelanggaran tersebut telah disampaikan kepada Satgas Pangan Polri untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong pemberantasan praktik yang dinilai merugikan konsumen, petani, dan negara.
Langkah tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata niaga pangan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















