Ia menambahkan, momentum ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan serta pelayanan publik yang adil dan merata, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi prioritas nasional.
Menurut Ansar, kunjungan kerja Menko Yusril Ihza Mahendra membawa manfaat strategis bagi Kepri, terutama dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi, Lapas, dan lembaga hukum lainnya.
“Selain memperkuat hubungan kelembagaan, kunjungan ini juga menjadi ajang evaluasi sistem pemasyarakatan dan layanan keimigrasian di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri,” tambah Ansar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah pusat berharap pelaksanaan reformasi hukum dan HAM nasional dapat lebih cepat terealisasi di Kepulauan Riau.
Fokus utamanya adalah memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat perbatasan serta memastikan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan berjalan efektif dan transparan.
Kunjungan Menko Yusril juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah-daerah kepulauan dan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Kepri dapat menjadi contoh provinsi berkemajuan dalam tata kelola hukum, pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.
Penulis : Vatawari
Halaman : 1 2
