Menko Yusril: Gibran Tak Bisa Lagi Gugat Putusan MA, Pembuktian Ijazah ke PTUN Dinilai Tak Berguna

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 17:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra | f. BPMI Setpres

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra | f. BPMI Setpres

Ihand.id | • Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Yusril menilai, ruang perlawanan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah tertutup.

Menurut Yusril, langkah Gibran yang disebut ingin membuktikan keaslian ijazah atau legalitas pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan manfaat hukum terhadap persoalan yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan tersebut.

Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, terhadap putusan MA, upaya hukum PK hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara. Dalam hal ini, Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan PK karena bukan pihak yang berperkara.

“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ujar Yusril, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga:  Tangis, Keringat dan Mimpi di Lapangan Futsal, Turnamen Piala Ketua DPRD Lingga Resmi Berakhir

Yusril bahkan menilai, persoalan tersebut semakin tidak memiliki ruang untuk diperdebatkan apabila keputusan yang menjadi objek sengketa telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi dengan mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.

Menurut Yusril, putusan tersebut berlaku surut atau ex tunc. Artinya, keabsahan surat keterangan itu dinyatakan gugur sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.

Yusril menjelaskan, MA memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut meskipun proses Pemilu 2024 telah selesai. Pertimbangan MA, menurut penjelasannya, berkaitan dengan kepentingan bangsa dan perlindungan terhadap kehidupan demokrasi.

“Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Dikdasmen, putusan Mahkamah Agung itu juga final,” ujar Yusril.

Baca Juga:  Upacara Sumpah Pemuda ke-97 di Lingga, Menko Yusril Ihza Mahendra Tekankan Semangat Persatuan

Lebih jauh, Yusril berpandangan bahwa persoalan legalitas surat keterangan pendidikan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan melalui pembicaraan personal maupun jalur informal. Sebab, perkara itu telah masuk ke ranah hukum dan diputuskan melalui proses peradilan.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah selanjutnya di tengah tertutupnya sejumlah jalur perlawanan hukum yang dijelaskan pemerintah.

“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?” tutup Yusril.

Pernyataan Yusril ini menambah babak baru dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran. Di satu sisi, Gibran menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, Yusril menilai putusan MA dan MK telah memberikan batas hukum yang tidak bisa diabaikan.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut putusan MA oleh Kemendikdasmen serta langkah hukum yang akan diambil Gibran berikutnya.

Penulis : Dedek Julianto, S.I.P

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026
Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:34 WIB

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Berita Terbaru

Melalui program TJSL, PT Cipta Persada Mulia bersama Pemkab Lingga menghadirkan Pasar Murah TPID pada Jumat, 20 November 2026 di Lapangan Hang Tuah | f. Redaksi

Berita Lingga

Pemkab Lingga dan PT CPM Gelar Pasar Murah 20 November 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB