Ihand.id | • Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore.
Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan pernyataan mengenai niat pengunduran dirinya di tengah dinamika hukum yang berkembang, khususnya terkait sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Namun, Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo secara tegas menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, tidak ada penolakan secara eksplisit dari Presiden dalam pertemuan tersebut.
Ia menyebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan agar Gibran mempertimbangkan langkah yang akan diambil secara matang.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut. Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran,” tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, Gibran disebut meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Salah satu langkah yang ingin ditempuh adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menguji keabsahan dokumen yang menjadi persoalan di tengah dinamika hukum tersebut.
“Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” pungkas Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Meski niat pengunduran diri telah disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden, belum ada keterangan mengenai keputusan final terkait langkah politik tersebut.
Penulis : Dedek Julianto, S.I.P


















