Bareskrim Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka
IHAND | • JAKARTA – Hukum dan Kriminal | 4 November 2026
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menjadi sorotan nasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan perkara biasa, dugaan pelanggaran ini disebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hingga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi mengungkap bahwa Listyo Sigit, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep membeberkan bahwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon dengan memanfaatkan server Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.
“Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep.
Menurut Kabareskrim, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Persoalan semakin serius ketika pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.
Namun, upaya penghapusan tersebut diketahui petugas. Peristiwa itu kemudian dilaporkan secara resmi ke kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Tiga tersangka, 10 saksi diperiksa
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 orang saksi serta tiga saksi ahli telah diperiksa.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Dari hasil penyidikan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Asep menegaskan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakat dan tokoh penting lainnya.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” jelasnya.
Dijerat pasal berlapis, terancam hukuman penjara
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga enam tahun penjara, serta ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Ketiga tersangka saat ini dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Ujian besar bagi penegakan hukum
Perkara ini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Dugaan penyadapan tanpa prosedur, terlebih jika benar menyasar kepala negara dan berbagai elemen masyarakat, bukan sekadar persoalan pelanggaran teknis dalam penggunaan perangkat komunikasi.
Ada persoalan yang jauh lebih besar: batas kewenangan, perlindungan privasi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Publik kini menanti bagaimana penyidikan akan mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dijalankan, serta apa motif di balik dugaan tindakan tersebut.
Sebab, kewenangan aparat penegak hukum semestinya menjadi instrumen untuk melindungi negara dan masyarakat, bukan justru digunakan di luar batas aturan.
Meski demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini bukan hanya tentang siapa yang menyadap siapa. Lebih dari itu, ini tentang apakah hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi penegak hukum.
Penulis : Redaksi


















