Kronologi Lengkap Mantan Kapolri Listyo Sigit Sadap Presiden Prabowo Hingga ditetapkan Tersangka

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 4 November 2026 - 06:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto bersama Eks. Kapolri Jenderal Listyo Sigit | f. Polri

Presiden Prabowo Subianto bersama Eks. Kapolri Jenderal Listyo Sigit | f. Polri

Bareskrim Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka

IHAND | • JAKARTA – Hukum dan Kriminal | 4 November 2026

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menjadi sorotan nasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bukan perkara biasa, dugaan pelanggaran ini disebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hingga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi mengungkap bahwa Listyo Sigit, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam keterangannya, Asep membeberkan bahwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon dengan memanfaatkan server Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.

“Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep.

Menurut Kabareskrim, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Baca Juga:  Mentan Amran : Kado Kemerdekaan, Swasembada Pangan hingga Ekspor Beras

Persoalan semakin serius ketika pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.

Namun, upaya penghapusan tersebut diketahui petugas. Peristiwa itu kemudian dilaporkan secara resmi ke kepolisian pada 30 Oktober 2026.

Tiga tersangka, 10 saksi diperiksa

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 orang saksi serta tiga saksi ahli telah diperiksa.

Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Dari hasil penyidikan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Asep menegaskan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakat dan tokoh penting lainnya.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” jelasnya.

Dijerat pasal berlapis, terancam hukuman penjara

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga enam tahun penjara, serta ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.

Baca Juga:  Pemkab Lingga Hadiri Peluncuran Koperasi Merah Putih Serentak se-Indonesia

Ketiga tersangka saat ini dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Ujian besar bagi penegakan hukum

Perkara ini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Dugaan penyadapan tanpa prosedur, terlebih jika benar menyasar kepala negara dan berbagai elemen masyarakat, bukan sekadar persoalan pelanggaran teknis dalam penggunaan perangkat komunikasi.

Ada persoalan yang jauh lebih besar: batas kewenangan, perlindungan privasi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Publik kini menanti bagaimana penyidikan akan mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dijalankan, serta apa motif di balik dugaan tindakan tersebut.

Sebab, kewenangan aparat penegak hukum semestinya menjadi instrumen untuk melindungi negara dan masyarakat, bukan justru digunakan di luar batas aturan.

Meski demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini bukan hanya tentang siapa yang menyadap siapa. Lebih dari itu, ini tentang apakah hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi penegak hukum.

Penulis : Redaksi

Follow WhatsApp Channel ihand.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”
Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus
Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun
Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global
Bukan Sekadar Kemitraan, Imigrasi Dabo Singkep dan Insan Pers Merajut Kepercayaan, Membangun Jembatan Informasi untuk Masyarakat
Bukan Sekadar Gedung Baru, SPS Kasih Bunda Desa Musai Jadi Harapan Baru Membangun Generasi Emas Lingga
Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Lingga, Sekda Armia Tekankan Sinergi Seluruh OPD

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:32 WIB

Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tantang Mafia Pangan: “Saya Tidak Pernah Takut!”

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 November 2026 - 10:18 WIB

Ustadz Solmed Bakal Hadir di Lingga, Tabligh Akbar Semarakkan Hari Jadi ke-23 Tahun

Selasa, 17 November 2026 - 20:48 WIB

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 November 2026 - 20:41 WIB

KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN–India pada KTT ke-23 ASEAN–India di Manila | f. BPMI Setpres

Berita Internasional

Prabowo Perkuat Kemitraan ASEAN–India, Maritim hingga Kesehatan Jadi Fokus

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:25 WIB

Jurnalis ihand.id saat menerima penghargaan dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di Dabo Singkep, Kab. Lingga | f. Redaksi

Berita Harian Lingga

Ihand.id Terima Apresiasi Imigrasi, Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:48 WIB

Presiden Prabowo di KTT ASEAN–Korea 2026 mendorong ASEAN menjadi kekuatan industri teknologi dunia melalui kerja sama semikonduktor, mineral kritis, dan energi bersih | f. BPMI Setpres

Berita Nasional

KTT ASEAN–Korea, Prabowo Dorong ASEAN Jadi Kekuatan Teknologi Global

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:41 WIB