Ihand.id | • Lingga — Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi terus diperkuat di Kabupaten Lingga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi monitoring tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus mendorong keseriusan seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Rapat dipimpin Ketua Tim Monitoring KPK RI Wilayah I, Uding Juharudin, dan dihadiri langsung Bupati Lingga, M. Nizar, S.Sos., Ketua DPRD Lingga beserta anggota, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Satgas Pencegahan Direktorat I KPK RI, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Monitoring ini secara khusus membahas tindak lanjut hasil SPI pada dimensi internal dan eksternal. Berbagai rekomendasi yang diberikan diharapkan tidak berhenti sebatas laporan atau catatan evaluasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah perbaikan nyata di lingkungan pemerintahan.
Bupati Lingga, M. Nizar, menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar tanggung jawab satu atau dua instansi, melainkan komitmen bersama seluruh aparatur pemerintah.
Ia berharap seluruh kepala OPD dan jajarannya dapat bersikap terbuka, kooperatif, serta serius menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan KPK.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi dari KPK hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” harap Nizar.
Sementara itu, Ketua Tim Monitoring KPK RI, Uding Juharudin, menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan rekomendasi hasil SPI.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi harus diwujudkan dengan pembenahan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan integritas seluruh aparatur pemerintahan.
Ia juga berharap sinergi antara KPK RI dan Pemerintah Kabupaten Lingga terus diperkuat agar setiap rekomendasi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Lingga diharapkan semakin serius membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebab, pemerintahan yang berintegritas bukan hanya tentang memenuhi penilaian dan mendapatkan angka yang baik, tetapi tentang memastikan setiap kewenangan dijalankan dengan benar dan setiap pelayanan diberikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui tindakan nyata dan komitmen untuk menjaga amanah.
Penulis : Ivantri Gustianda


















