Armanto Arsyad menegaskan investasi harus menghadirkan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus mempertanyakan lambannya pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Lingga.
Ihand.id | • Lingga – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad, menyoroti aktivitas pertambangan timah yang dilakukan PT Citra Persada Mulia (CPM) di perairan Pulau Pekajang.
Menurutnya, keberadaan investasi tersebut hingga kini belum memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Armanto menilai warga justru hanya menjadi penonton di tengah pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka sendiri.
Ia menegaskan, Pemuda Pancasila tidak menolak investasi yang masuk ke Kabupaten Lingga, namun investasi harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan membuka ruang keterlibatan bagi masyarakat lokal.
“Kalau investasi itu untuk kepentingan rakyat tentu wajib kita dukung. Tapi yang terjadi hari ini, khususnya di Pulau Pekajang, lebih banyak untuk kepentingan perusahaan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam aktivitas pertambangan tersebut,” ujar Armanto, Kamis (23/7/2026).
Selain menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat, Armanto juga mempertanyakan besaran kompensasi yang diterima warga. Menurutnya, nilai yang diberikan belum sebanding dengan potensi sumber daya alam yang diambil dari perairan Pekajang.
Ia turut mengkritisi lambannya proses pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Lingga. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala untuk memperoleh legalitas dalam mengelola potensi tambang secara mandiri.
“Kenapa izin IPR yang diajukan masyarakat sangat sulit? Apakah karena masyarakat tidak punya uang atau tidak punya kekuatan untuk melobi sehingga prosesnya mandek?” katanya.
Armanto berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lingga maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia meminta adanya langkah konkret agar tidak muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Menurutnya, apabila kemampuan masyarakat lokal belum memenuhi kebutuhan industri, perusahaan bersama pemerintah seharusnya menyediakan pelatihan agar tenaga kerja daerah dapat terserap.
“Kalau kemampuan masyarakat masih kurang, berikan pelatihan. Jika kebutuhan hidup mereka terpenuhi dan mereka ikut merasakan manfaat investasi, tentu masyarakat akan mendukung kegiatan tersebut,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Armanto membandingkan kondisi Lingga dengan sejumlah daerah lain yang telah memiliki skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang berjalan.
Ia menilai, apabila aktivitas pertambangan di laut dapat memperoleh izin, maka masyarakat yang ingin mengelola potensi tambang secara legal di darat juga semestinya memperoleh kepastian hukum dan kesempatan yang setara.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan narasumber. Untuk menjaga prinsip keberimbangan, media membuka ruang hak jawab atau tanggapan dari PT Citra Persada Mulia (CPM), pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan klarifikasi atau penjelasan.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















