Aktivis muda Kabupaten Lingga mempertanyakan keterbukaan pemerintah terkait aktivitas pertambangan timah laut PT Cipta Persada Mulia (CPM), mulai dari legalitas, pengawasan, PKKPRL, PNBP, hingga royalti yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ihand.id | • Lingga – Aktivitas pertambangan timah laut yang dilakukan PT Cipta Persada Mulia (CPM) di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, kembali menjadi perhatian publik.
Selain mempertanyakan legalitas kegiatan pertambangan, sejumlah kalangan juga menyoroti sejauh mana manfaat yang benar-benar diterima daerah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan itu salah satunya disampaikan aktivis muda Kabupaten Lingga, Muhammad Fatur, S.Pd. Menurutnya, isu pertambangan timah bukan semata persoalan investasi, melainkan menyangkut harga diri daerah, keberpihakan terhadap masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat.
“Sebagai putra daerah, saya tidak bisa memilih diam ketika kekayaan alam Kabupaten Lingga terus menjadi perbincangan, sementara masyarakat masih bertanya-tanya apa manfaat yang benar-benar kembali kepada daerah dan rakyat,” tegas Fatur.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka mengenai legalitas aktivitas pertambangan, sistem pengawasan, dampak lingkungan, hingga kontribusi perusahaan terhadap daerah. Transparansi, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Fatur juga meminta Pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD Kabupaten Lingga menjalankan fungsi masing-masing secara maksimal. DPRD diminta menggunakan kewenangan pengawasannya dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Sementara itu, Bupati Lingga dinilai perlu menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jika seluruh aktivitas pertambangan telah sesuai ketentuan hukum, pemerintah diminta menyampaikan penjelasan secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan, pemerintah diharapkan berani mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Menurut Fatur, kekhawatiran terbesar adalah apabila suatu saat sumber daya alam Lingga habis dieksploitasi, namun masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan dan hanya mewarisi dampak lingkungan.
“Kabupaten Lingga tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara. Lingga membutuhkan pemimpin yang berani berdiri paling depan menjaga tanah, laut, dan masa depan rakyatnya,” ujarnya.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan aktivitas penambangan timah laut PT CPM di kawasan Pulau Pekajang memiliki luas wilayah sekitar 11.540 hektare.
Sejumlah pihak turut mempertanyakan berbagai aspek perizinan dan kewajiban perusahaan, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga kontribusi royalti kepada daerah.
Bahkan, berdasarkan informasi yang beredar, hingga kini Pemerintah Kabupaten Lingga disebut belum menerima royalti dari aktivitas produksi timah yang berlangsung di wilayah tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat dari pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Cipta Persada Mulia maupun Pemerintah Kabupaten Lingga terkait berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai legalitas kegiatan, kontribusi kepada daerah, serta mekanisme pengelolaan penerimaan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pandangan dan kritik yang disampaikan oleh Muhammad Fatur, S.Pd. sebagai narasumber. Sejumlah pernyataan mengenai legalitas, royalti, PKKPRL, PNBP, dan kontribusi perusahaan masih memerlukan klarifikasi dari PT Cipta Persada Mulia (PT CPM), Pemerintah Kabupaten Lingga, maupun instansi terkait. Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Redaksi


















