Kejaksaan Agung menegaskan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kortastipidkor Polri serta mengajak masyarakat tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ihand.id | • JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru membentuk opini maupun menarik kesimpulan terkait serangkaian penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam sejumlah perkara dugaan korupsi.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Asabri, termasuk dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga menyebabkan pemadaman listrik (blackout) di PT PLN dan PT Krakatau Steel.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa langkah penyidikan tersebut merupakan kewenangan penuh penyidik kepolisian. Karena itu, Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anang dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (9/7/2026).
Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor Polri sebelumnya mengamankan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan nilai mencapai sekitar Rp476 miliar dari sebuah rumah di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.
Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai hampir Rp60 miliar saat melakukan penggeledahan di Cafe de’Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan.
Meski demikian, Kejaksaan Agung menegaskan masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Anang juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media massa maupun media sosial sebelum ada kepastian hukum.
“Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial,” tegasnya.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga seluruh proses penyidikan selesai dan fakta-fakta hukum disampaikan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
Penulis : Redaksi


















