Ihand.id | • Kepri – Ketika kabut asap kembali menyelimuti langit Indonesia, pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengemuka.
Di balik kepulan asap yang mengganggu pernapasan dan mengaburkan pandangan, tersimpan persoalan panjang tentang tata kelola hutan, kepentingan industri, kebijakan pemerintah, serta nasib masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam.
Pertanyaan mendasar itulah yang akan dibedah dalam Festival Media Selat Malaka (Fesmed) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2026, melalui diskusi publik bertajuk “Tercekik Kabut Asap di Indonesia: Masyarakat Adat Disalahkan, Korporasi Melenggang Bebas, Komitmen Antarnegara Dipertanyakan”.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026, pukul 10.00–12.00 WIB, di Politeknik Negeri Batam. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian Fesmed Selat Malaka 2026 yang digelar di Batam dan Tanjungpinang pada 19–21 September 2026.
Bukan sekadar membicarakan titik api dan luas lahan yang terbakar, forum ini hendak membawa persoalan karhutla ke ruang yang lebih dalam: mengapa masyarakat adat dan petani tradisional kerap menjadi sorotan, sementara tata kelola kawasan konsesi dan tanggung jawab korporasi turut dipertanyakan?
Ketika Masyarakat Adat Berada di Tengah Kepungan Asap
Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar, mengatakan diskusi tersebut merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur, serta Trend Asia.
Forum ini mempertemukan jurnalis, aktivis lingkungan, perwakilan masyarakat adat, dan berbagai pihak dari wilayah yang memiliki sejarah persoalan karhutla, khususnya Kalimantan dan Pekanbaru.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kecenderungan mengaitkan kebakaran hutan dan lahan dengan praktik pembukaan lahan oleh masyarakat adat dan petani tradisional.
Padahal, dalam bahan diskusi, praktik perladangan tradisional dalam skala terbatas dan terkendali dinilai memiliki karakteristik berbeda dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.
Perbedaan skala, tata kelola, kondisi kawasan, serta mekanisme pengawasan menjadi aspek yang perlu ditelusuri secara cermat. Sebab, penyederhanaan persoalan karhutla berisiko mengabaikan kompleksitas penyebab kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ratusan Ribu Titik Panas, Konsesi Perusahaan Jadi Sorotan
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi bagian dari latar belakang diskusi mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, terdapat 118.420 titik panas (hotspot) di Indonesia, dengan luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare. Titik panas tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Perhatian khusus tertuju pada keberadaan titik panas di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan. Dalam data yang dikutip pada bahan diskusi, sebanyak 10.739 hotspot berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot di kawasan konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Angka-angka tersebut menjadi dasar pertanyaan yang akan dibawa ke dalam forum: seberapa efektif pengawasan terhadap kawasan konsesi? Bagaimana tata kelola hutan dan lahan dijalankan? Serta sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam mencegah dan menangani karhutla?
Data titik panas, tentu saja, tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kebakaran atau kesalahan pihak tertentu. Namun, keberadaannya di kawasan konsesi menjadi alasan penting untuk dilakukan penelusuran, verifikasi, dan pengawasan yang lebih mendalam.
Kebijakan Pemerintah dan Ruang Hidup Petani Tradisional
Diskusi Fesmed juga akan mengangkat kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla, termasuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla turut menjadi bagian pembahasan.
Perdebatan juga menyentuh Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, termasuk pembuatan sekat api dan penerapan kearifan lokal.
Regulasi tersebut kembali menjadi sorotan seiring adanya dorongan untuk mencabutnya. Di tengah perdebatan kebijakan, persoalan yang muncul adalah bagaimana upaya pencegahan kebakaran dapat berjalan tanpa mengabaikan hak, tradisi, dan ruang hidup masyarakat adat serta petani tradisional.
Kabut Asap Tak Mengenal Batas Negara
Karhutla bukan hanya persoalan domestik. Ketika asap bergerak menembus batas wilayah, dampaknya dapat dirasakan hingga negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Karena itu, forum Fesmed Selat Malaka 2026 juga akan membahas kabut asap sebagai persoalan lintas batas di Asia Tenggara. Pembahasan mencakup tanggung jawab korporasi, tata kelola lahan, alur perdagangan dan ekspor-impor, hingga komitmen antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap yang terus berulang.
Persoalan tersebut akan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, mulai dari kerusakan hutan dan gambut, deforestasi, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, lemahnya pengawasan kawasan konsesi, hingga kebijakan pengelolaan lahan.
Jurnalis Didorong Menelusuri Jejak Api, Bukan Sekadar Memberitakan Asap
Di tengah kompleksitas persoalan karhutla, media memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada fakta.
Jurnalis didorong untuk membedakan secara jelas antara pembukaan lahan tradisional berskala kecil dengan pembukaan lahan dan kebakaran berskala industri.
Peliputan juga diharapkan tidak berhenti pada informasi mengenai titik api, tetapi menelusuri lokasi kebakaran, status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
Data terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak, dan prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam jurnalisme karhutla.
“Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” menjadi salah satu pesan utama yang akan dibawa dalam forum tersebut.
Pesan itu menegaskan pentingnya peliputan yang tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Setiap kebakaran membutuhkan penelusuran terhadap fakta di lapangan, termasuk penyebab, kondisi kawasan, serta pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan.
Melalui forum ini, jurnalis didorong untuk membuka data konsesi kepada publik, menelusuri bentang lahan yang terbakar, serta mengawal tanggung jawab korporasi dan negara dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan.
Fesmed Selat Malaka 2026, Ruang Konsolidasi Jurnalis dan Masyarakat Sipil
Diskusi publik ini diharapkan memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat, sekaligus melahirkan rekomendasi bersama untuk mendorong pemberitaan yang lebih adil serta kebijakan pengelolaan karhutla yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat.
Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului dari perwakilan masyarakat adat Mahakam Ulu, serta Alfa Arifia dari Trend Asia. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay.
Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis melalui pendaftaran yang disediakan panitia.
Fesmed Selat Malaka 2026 merupakan kegiatan tahunan AJI Indonesia yang tahun ini diselenggarakan oleh AJI Batam dan AJI Tanjungpinang. Pelaksanaan di dua kota dan dua pulau berbeda menjadi catatan tersendiri dalam penyelenggaraan festival tersebut.
Dengan menghadirkan perwakilan dari 40 AJI kota se-Indonesia, Fesmed menjadi ruang untuk meningkatkan literasi media, memperkuat konsolidasi masyarakat sipil, dan membangun kolaborasi dalam menjaga kebebasan pers serta hak publik atas informasi.
Di tengah kabut asap yang berulang, pertanyaan tentang keadilan lingkungan tidak cukup dijawab melalui pernyataan. Ia membutuhkan data, keberanian untuk menelusuri fakta, dan ruang dialog yang mempertemukan suara masyarakat terdampak dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab.
Sebab, di balik setiap titik api, ada bentang alam yang terbakar, kehidupan yang terdampak, dan tanggung jawab yang perlu ditelusuri secara terbuka.
Penulis : Vatawari, S.Pd.


















